Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 7 · Tahun 2017

JANGKA WAKTU PENYETORAN HASIL PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

literasihukum.com/peraturan/7595/jangka-waktu-penyetoran-hasil-penerimaan-pendapatan-asli-daerah-di-lingkungan-pemerintah-daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang JANGKA WAKTU PENYETORAN HASIL PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 14 · Tahun 2014

JANGKA WAKTU PENYETORAN HASIL PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/8269/jangka-waktu-penyetoran-hasil-penerimaan-pendapatan-asli-daerah-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-luwu-timur

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang JANGKA WAKTU PENYETORAN HASIL PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 50 · Tahun 2019

KETENTUAN WAKTU OPERASIONAL PASAR HEWAN

literasihukum.com/peraturan/209/ketentuan-waktu-operasional-pasar-hewan

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang KETENTUAN WAKTU OPERASIONAL PASAR HEWAN

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 4 · Tahun 1955

Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah

literasihukum.com/peraturan/15877/larangan-untuk-mengumpulkan-uang-logam-yang-sah-dan-memperhitungkan-agio-pada-waktu-penukaran-alat-alat-pembayaran-yang-sah

…955 tentang Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2011

MEKANISME/PROSEDUR, PERSYARATAN DAN STANDAR WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN IZIN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/8666/mekanismeprosedur-persyaratan-dan-standar-waktu-penyelesaian-pelayanan-izin-dan-non-perizinan-pada-kantor-pelayanan-perizinan-terpadu-kabupaten-luwu-timur

…bupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang MEKANISME/PROSEDUR, PERSYARATAN DAN STANDAR WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN IZIN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 7 · Tahun 1951

Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141)

literasihukum.com/peraturan/16585/memperpanjang-waktu-berlakunya-aturan-hukum-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-1948-no-141

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141)

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 6 · Tahun 1953

Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)

literasihukum.com/peraturan/15939/memperpanjang-waktu-berlakunya-aturan-hukuman-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-untuk-indonesia-1948-nomor-141

Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 25 · Tahun 1951

Memperpanjang Waktu Berlakunya Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia 1948 No. 141)

literasihukum.com/peraturan/16566/memperpanjang-waktu-berlakunya-hukuman-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-untuk-indonesia-1948-no-141

Undang-undang Darurat Nomor 25 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia 1948 No. 141)

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2 · Tahun 2020

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

literasihukum.com/peraturan/5615/pemilihan-kepala-desa-antar-waktu

…upati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2020 tentang PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 6 · Tahun 2013

PENETAPAN PERSYARATAN DAN WAKTU PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/1061/penetapan-persyaratan-dan-waktu-pelayanan-perizinan-pada-kantor-pelayanan-terpadu-satu-pintu-dan-penanaman-modal-kabupaten-maros

…uran Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2013 tentang PENETAPAN PERSYARATAN DAN WAKTU PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MAROS