Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 20 · Tahun 2024

Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi

literasihukum.com/peraturan/15336/tata-cara-permohonan-salinan-produk-layanan-hukum-korporasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 37 · Tahun 2025

Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum

literasihukum.com/peraturan/7879/tata-cara-verifikasi-dan-akreditasi-organisasi-pemberi-bantuan-hukum

Peraturan Menteri Hukum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 3 · Tahun 2025

Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum

literasihukum.com/peraturan/14759/tata-naskah-dinas-kementerian-hukum

Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 14 · Tahun 2024

Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/16130/tata-naskah-dinas-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 2 · Tahun 2025

Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

literasihukum.com/peraturan/14689/tata-naskah-dinas-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2017 • 06 Jun 2026

Standar Operasional Prosedur Layanan Konsultasi Hukum Online Pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

literasihukum.com/peraturan/14598/standar-operasional-prosedur-layanan-konsultasi-hukum-online-pada-bagian-hukum-dan-perundang-undangan-sekretariat-daerah-kabupaten-hulu-sungai-selatan

…ungai Selatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Konsultasi Hukum Online Pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 69 · Tahun 2025 • 09 Jul 2026

Pedoman Harmonisasi Produk Hukum Desa Sebagai Bagian Dari Produk Hukum Daerah Kabupaten Manggarai Timur

literasihukum.com/peraturan/5376/pedoman-harmonisasi-produk-hukum-desa-sebagai-bagian-dari-produk-hukum-daerah-kabupaten-manggarai-timur

…(Perbup) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 69 Tahun 2025 tentang Pedoman Harmonisasi Produk Hukum Desa Sebagai Bagian Dari Produk Hukum Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 287 · Tahun 2022 • 28 Jul 2026

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Konsultasi Hukum Secara Online pada Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kuningan

literasihukum.com/peraturan/13676/standar-operasional-prosedur-pelayanan-konsultasi-hukum-secara-online-pada-website-jaringan-dokumentasi-dan-informasi-hukum-kabupaten-kuningan

…n Kuningan Nomor 287 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Konsultasi Hukum Secara Online pada Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kuningan

Opini • 19 Jun 2025

Usulan Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka: Antara Hukum, Politik, dan Etika Demokrasi

literasihukum.com/en/the-proposed-impeachment-of-vice-president-gibran-rakabuming-raka-between-law-politics-and-the-ethics-of-democracy

Artikel ini membahas wacana pemakzulan Gibran: ujian hukum, politik, dan etika dalam menjaga marwah demokrasi Indonesia.

Materi Hukum • 12 Feb 2024

Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia

literasihukum.com/en/open-legal-policy-understanding-the-authority-of-lawmakers-in-indonesia

Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.