Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 23 · Tahun 2024 • 18 Sep 2024

Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

literasihukum.com/peraturan/15202/penilaian-indeks-reformasi-hukum-pada-kementerianlembaga-dan-pemerintah-daerah

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 1 · Tahun 2025

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

literasihukum.com/peraturan/14766/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 11 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian

literasihukum.com/peraturan/12845/perubahan-atas-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-23-tahun-2024-tentang-jabatan-fungsional-di-bidang-pertanian

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bid…

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 4 · Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

literasihukum.com/peraturan/18541/perubahan-atas-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-29-tahun-2022-tentang-pemantauan-dan-evaluasi-kinerja-penyelenggaraan-pelayanan-publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Ki…

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 33 · Tahun 2013

Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

literasihukum.com/peraturan/15491/tata-cara-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-lingkungan-kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 11 · Tahun 2025 • 09 Apr 2025

Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

literasihukum.com/peraturan/14610/penilaian-indeks-reformasi-hukum-pada-kementerianlembaga-dan-pemerintah-daerah

Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Opini • 04 Feb 2024

Analisis Kritis Purifikasi Hukum Hans Kelsen dari Perspektif Sosiologis dan Etis

literasihukum.com/en/a-critical-analysis-of-hans-kelsens-pure-theory-of-law-from-a-sociological-and-ethical-perspective

Artikel ini mengulas dan mengkritik purifikasi hukum yang digaungkan oleh Hans Kelsen dengan Teori Hukum Murninya.

Opini • 24 Jan 2024

Pengantar Filsafat Hukum

literasihukum.com/en/introduction-to-legal-philosophy

Filsafat Hukum merupakan filsafat khusus yang mendasari ilmu hukum, yang mencakup segi ontologi, epistimologi dan Aksiologi.Filsafat Hukum adalah cabang dari Filsafat Etika yang mempelajari hukum seca...

Materi Hukum • 21 Mar 2024

Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia

literasihukum.com/en/the-difference-between-default-and-unlawful-acts-in-indonesia

Artikel ini membahas perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum di Indonesia. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak, s...

Materi Hukum • 31 Dec 2023

Upaya Hukum Pidana di Indonesia: Jenis, Syarat, dan Prosedurnya

literasihukum.com/en/criminal-legal-remedies-in-indonesia-types-requirements-and-procedures

Pelajari jenis, syarat, dan prosedur upaya hukum pidana di Indonesia: banding, kasasi, praperadilan, dan peninjauan kembali. Panduan lengkap!