Berita • 05 Jan 2026

MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan

news.literasihukum.com/en/the-supreme-court-issues-perma-32025-guidelines-for-handling-criminal-tax-cases

MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.

Opini • 02 Dec 2025

Kriminalisasi Keputusan Bisnis: Pelajaran dari Kasus Ira Puspadewi dan Dilema Direksi BUMN

literasihukum.com/en/criminalization-of-business-decisions-lessons-from-the-case-of-ira-puspadewi-and-the-dilemma-of-soe-directors

Opini ini menyoroti kaburnya batas kesalahan bisnis dan kejahatan, serta bahaya kriminalisasi direksi tanpa bukti niat jahat.Opini ini menyoroti kabur

Opini • 29 Dec 2025

Terkepung Regulasi: Otonomi Desa Semu di Bawah Intervensi Negara

literasihukum.com/en/besieged-by-regulations-the-illusion-of-village-autonomy-under-state-intervention

Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.

Opini • 03 Dec 2025

Menakar Penerapan Pasal Makar dalam Kasus Hermawan Susanto

literasihukum.com/en/assessing-the-application-of-the-makar-article-in-the-hermawan-susanto-case

Analisis kritis kasus Hermawan Susanto: implikasi pasal makar KUHP terhadap kebebasan berekspresi dan batasan ujaran kebencian di Indonesia.

Materi Hukum • 01 Mar 2026

Apakah Orang Berutang Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Hukumnya

literasihukum.com/en/can-a-debtor-be-criminalized-here-is-the-legal-explanation

Simak penjelasan lengkap apakah orang yang tidak mampu membayar utang bisa dipidana atau hanya wanprestasi menurut hukum Indonesia.

Opini • 03 Jan 2026

Korupsi Tanpa Penjara: Normalisasi Impunitas Hukum

literasihukum.com/en/corruption-without-prison-the-normalization-of-legal-impunity

Penegakan hukum korupsi di Indonesia belakangan ini menyuguhkan sebuah anomali.

Opini • 28 Dec 2025

Anomali Penegakan Hukum Korupsi: Ironi Impunitas Aktor Struktural

literasihukum.com/en/anomaly-in-corruption-law-enforcement-the-irony-of-impunity-for-structural-actors

Analisis tajam mengenai anomali penegakan hukum korupsi di Indonesia. Mengapa aktor struktural sering lolos dari jerat pidana sementara pelaksana teknis jadi tumbal? Temukan jawabannya di sini

Opini • 12 May 2026

Mengapa Kerugian Negara Belum Tentu Korupsi?

literasihukum.com/en/mengapa-kerugian-negara-belum-tentu-korupsi

Asumsi bahwa kerugian negara sama dengan korupsi adalah simplifikasi yang berbahaya bagi iklim birokrasi

Berita • 16 Apr 2026

Wakil Ketua DPR RI Prihatin atas Penangkapan 6 Kepala Daerah oleh KPK

news.literasihukum.com/en/deputy-speaker-of-the-indonesian-house-of-representatives-concerned-about-the-arrest-of-6-regional-heads-by-the-kpk

Pimpinan DPR RI menyatakan keprihatinan mendalam atas rentetan OTT KPK terhadap enam kepala daerah sejak awal 2026 yang memicu krisis integritas birokrasi lokal.

Berita • 15 Apr 2026

Baleg DPR Bahas Putusan MK Terkait Kewenangan BPK dalam Penghitungan Kerugian Negara

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-legislation-body-discusses-the-constitutional-court-decision-regarding-the-authority-of-the-audit-board-in-calculating-state-losses

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat bersama BPK, BPKP, dan MA untuk membahas Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.