Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 19 · Tahun 2024 • 19 Apr 2024

Pelimpahan sebagain Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan

literasihukum.com/peraturan/5401/pelimpahan-sebagain-kewenangan-pengelolaan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-dari-bupati-kepada-badan-pendapatan-daerah-kecamatan-dan-pemerintah-desakelurahan

…aturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelimpahan sebagain Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelur…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 24 · Tahun 2024 • 26 Sep 2024

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha, dan Non Perizinan

literasihukum.com/peraturan/1177/pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-pelayanan-perizinan-berusaha-non-berusaha-dan-non-perizinan

…uran Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha, dan Non Perizinan

Peraturan Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara · No. 9 · Tahun 2024 • 26 Sep 2024

Pengelolaan Barang Milik Negara di Ibu Kota Nusantara yang Berada Dalam Penguasaan dan Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara

literasihukum.com/peraturan/10233/pengelolaan-barang-milik-negara-di-ibu-kota-nusantara-yang-berada-dalam-penguasaan-dan-kewenangan-otorita-ibu-kota-nusantara

…ng Pengelolaan Barang Milik Negara di Ibu Kota Nusantara yang Berada Dalam Penguasaan dan Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 30 · Tahun 2024 • 25 Sep 2024

Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi

literasihukum.com/peraturan/14002/perubahan-kedua-atas-peraturan-wali-kota-nomor-20-tahun-2018-tentang-pelimpahan-kewenangan-pelayanan-perizinan-dan-non-perizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kota-sukabumi

…4 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi

Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 5 · Tahun 2025 • 28 Apr 2025

Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

literasihukum.com/peraturan/14600/pelimpahan-kewenangan-penetapan-hak-atas-tanah-dan-kegiatan-pendaftaran-tanah

…Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2025 • 28 Apr 2025

Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

literasihukum.com/peraturan/8390/pendelegasian-kewenangan-perizinan-berusaha-perizinan-nonberusaha-dan-pelayanan-nonperizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

…an Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara · No. 9 · Tahun 2025 • 23 Sep 2025

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Ibu Kota Nusantara Dalam Lingkup Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara

literasihukum.com/peraturan/10221/tata-cara-pelaksanaan-kerja-sama-pemerintah-dan-badan-usaha-ibu-kota-nusantara-dalam-lingkup-kewenangan-otorita-ibu-kota-nusantara

…a Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Ibu Kota Nusantara Dalam Lingkup Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara

Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 9 · Tahun 2025 • 25 Sep 2025

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

literasihukum.com/peraturan/9925/perubahan-atas-peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-5-tahun-2025-tentang-pelimpahan-kewenangan-penetapan-hak-atas-tanah-dan-kegiatan-pendaftaran-tanah

…ia dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 51 · Tahun 2025 • 20 Nov 2025

Pencabutan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

literasihukum.com/peraturan/2821/pencabutan-peraturan-bupati-rokan-hulu-nomor-39-tahun-2011-tentang-pelimpahan-sebagian-kewenangan-bupati-rokan-hulu-kepada-camat-untuk-melaksanakan-urusan-pemerintahan-daerah

…ng Pencabutan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 6 · Tahun 2024 • 10 Jun 2026

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

literasihukum.com/peraturan/8548/pelimpahan-kewenangan-penyelenggaraan-pelayanan-perizinan-berusaha-perizinan-nonberusaha-dan-nonperizinan-dari-bupati-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan…