Peraturan Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. KEP-0069/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018 • 17 Jul 2026

Pedoman Tata Kerja Dana Panjar Kerja Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Revisi 01

literasihukum.com/peraturan/10053/pedoman-tata-kerja-dana-panjar-kerja-kegiatan-usaha-hulu-minyak-dan-gas-bumi-revisi-01

…saha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor KEP-0069/SKKMA0000/2018/S0 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Dana Panjar Kerja Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Revisi 01

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 12 · Tahun 2013 • 15 Nov 2013

Penghematan Penggunaan Air Yang Berasal Dari Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum di Lingkungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

literasihukum.com/peraturan/16283/penghematan-penggunaan-air-yang-berasal-dari-penyelenggara-sistem-penyediaan-air-minum-di-lingkungan-pemerintah-pemerintah-daerah-badan-usaha-milik-negara-dan-badan-usaha-milik-daerah

…yelenggara Sistem Penyediaan Air Minum di Lingkungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

Kamus Hukum

Kerja sama pemerintah dengan badan usaha

literasihukum.com/kamus-hukum/1732/kerja-sama-pemerintah-dengan-badan-usaha

Kerja sama pemerintah dengan badan usaha Istilah hukum administrasi atau tata negara yang berkaitan dengan kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Kerja sama pemerintah dengan badan usaha: Istil…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1969

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16997/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-1-tahun-1969-lembaran-negara-tahun-1969-no-16-tambahan-lembaran-negara-no-2890-tentang-bentuk-bentuk-usaha-negara-menjadi-undang-undang

…mbaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang

Peraturan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha · No. 1 · Tahun 2023

Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender

literasihukum.com/peraturan/14295/pencabutan-peraturan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-nomor-2-tahun-2010-tentang-pedoman-pasal-22-undang-undang-nomor-5-tahun-1999-tentang-larangan-persekongkolan-dalam-tender

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam T…

Peraturan Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah · No. 3 · Tahun 2025

Rencana Startegis Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029

literasihukum.com/peraturan/7239/rencana-startegis-kementerian-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-tahun-2025-2029

Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Startegis Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029

Opini • 13 Feb 2024

Keputusan Fiktif Positif dan Negatif

literasihukum.com/keputusan-fiktif-positif-negatif

Pahami bagaimana peranan keputusan fiktif positif dan negatif dalam administrasi pemerintahan Indonesia.

Kamus Hukum

Pelaku usaha

literasihukum.com/kamus-hukum/1072/pelaku-usaha

Pelaku usaha Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang. Contoh: Konsumen dapat menuntut pelaku usaha apabila mengalami kerugian akibat produk. Perlindungan Konsumen Rujukan umum: perlindungan ko…

Materi Hukum • 28 Mar 2025

Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

literasihukum.com/administrasi-pemerintahan

Artikel ini membahas KTUN fiktif positif, perluasan makna objek sengketa KTUN, keabsahan penetapan KTUN, serta penyelesaian sengketa dengan pengajuan gugatan

Kamus Hukum

Pengawasan kerja sama pemerintah dengan badan usaha

literasihukum.com/kamus-hukum/2190/pengawasan-kerja-sama-pemerintah-dengan-badan-usaha

…rintah tetap sah, proporsional, dan akuntabel. Sumber: Terminologi hukum administrasi dan tata negara Rujukan: Definisi editorial ringkas untuk orientasi awal. Gunakan sumber primer untuk kepentingan formal.