Showing 2130 of 163 results · ~1ms
Tips: use specific keywords, e.g. "KUHAP" or "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 6 · Tahun 2024 • 23 Apr 2024
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
literasihukum.com/peraturan/16287/pedoman-pelaksanaan-pemberian-tunjangan-kinerja-pegawai-di-lingkungan-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 13 · Tahun 1970 • 28 Nov 1970
Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
literasihukum.com/peraturan/17024/tata-cara-tindakan-kepolisian-terhadap-anggota-anggotapimpinan-majelis-permusyawaratan-rakyat-sementara-dan-dewan-perwakilan-rakyat-gotong-royong
…g Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 7 · Tahun 2023 • 12 Jul 2026
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan
literasihukum.com/peraturan/18437/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-27prtm2015-tentang-bendungan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan
Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 5 · Tahun 2024
Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
literasihukum.com/peraturan/16288/besaran-persyaratan-dan-tata-cara-pengenaan-tarif-penerimaan-negara-bukan-pajak-sampai-dengan-rp000-nol-rupiah-atau-0-nol-persen-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-berlaku-pada-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan…
Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 8 · Tahun 2023
Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
literasihukum.com/peraturan/18349/pedoman-penyusunan-perkiraan-biaya-pekerjaan-konstruksi-bidang-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat · No. 3 · Tahun 2025
Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat yang Bersumber dari Dana Wakaf
literasihukum.com/peraturan/5165/pengelolaan-dana-tabungan-perumahan-rakyat-yang-bersumber-dari-dana-wakaf
Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat yang Bersumber dari Dana Wakaf
Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 2 · Tahun 2024
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
literasihukum.com/peraturan/16291/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-tentang-tata-cara-perizinan-berusaha-penggunaan-sumber-daya-air-dan-persetujuan-penggunaan-sumber-daya-air
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Ai…
Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 4 · Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Penyelesaian Likuidasi Naamloze Venootschap Volkshuisvesting
literasihukum.com/peraturan/16284/perubahan-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-22prtm2016-tentang-petunjuk-penyelesaian-likuidasi-naamloze-venootschap-volkshuisvesting
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Penyelesaian Likuidasi Naamloze Venootschap Volkshuis…
Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 4 · Tahun 2024
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
literasihukum.com/peraturan/16289/petunjuk-pelaksanaan-jabatan-fungsional-bidang-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 11 · Tahun 2024
Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
literasihukum.com/peraturan/15005/rencana-aksi-keselamatan-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Live Chat Sign in to start Live Chat.
Sign in to use Live Chat
Live Chat is available only for signed-in users so your conversation history is saved securely.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Send an email to the admin for formal requests.
Help Center
Cek panduan singkat dan informasi layanan.