Opini • 28 Feb 2025

Banyak Pelanggaran HAM yang Tak Terdengar: Negara Gagal Melindungi Warga Papua

literasihukum.com/en/many-human-rights-violations-go-unheard-the-state-fails-to-protect-papuan-citizens

Negara seharusnya melindungi hak asasi manusia, tetapi di Papua justru membiarkan PHK sepihak, intimidasi bersenjata, dan hilangnya nyawa setelah peng

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 21 · Tahun 2001 • 21 Nov 2001

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

literasihukum.com/peraturan/17459/otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 2008 • 16 Apr 2008

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

literasihukum.com/peraturan/15846/perubahan-atas-undang-undang-nomor-21-tahun-2001-tentang-otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua

…ang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Berita • 05 May 2024

PPP Gugat Hasil Pileg di Papua Tengah ke MK, Duga Puluhan Ribu Suara Dicuri

news.literasihukum.com/en/ppp-sues-the-legislative-election-results-in-central-papua-to-the-constitutional-court-suspects-tens-of-thousands-of-votes-were-stolen

PPP gugat hasil Pileg di Papua Tengah ke MK, mengklaim puluhan ribu suara dicuri dalam pemilihan.

Berita • 17 Sep 2025

MK Tolak PHPU Gubernur Papua: Dalil Anomali DPT 100% Dianggap Salah Paham Konsep Data Pemilih

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-rejects-the-election-result-dispute-for-the-governor-of-papua-the-argument-of-100-voter-list-anomaly-is-considered-a-misunderstanding-of-the-concept-of-vot

MK tolak gugatan Pilgub Papua. Dalil anomali pengguna hak pilih melebihi 100% DPT dinilai tak terbukti dan merupakan kekeliruan dalam memahami data pemilih.

Materi Hukum • 09 Jun 2024

Perkembangan Hukum dan Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

literasihukum.com/en/legal-developments-and-challenges-in-enforcing-human-rights-in-indonesia

Artikel ini membahas perkembangan hukum dan tantangan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 119 · Tahun 2022 • 27 Sep 2022

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw di Provinsi Papua

literasihukum.com/peraturan/15209/rencana-detail-tata-ruang-kawasan-perbatasan-negara-pada-pusat-pelayanan-pintu-gerbang-skouw-di-provinsi-papua

…Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw di Provinsi Papua

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 24 · Tahun 2023 • 17 Apr 2023

Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041

literasihukum.com/peraturan/18745/rencana-induk-percepatan-pembangunan-papua-tahun-2022-2041

…turan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 28 · Tahun 2024 • 17 Sep 2024

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024

literasihukum.com/peraturan/2946/dasar-pengenaan-pajak-kendaraan-bermotor-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-dan-pajak-alat-berat-tahun-2024

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 37 · Tahun 2024 • 20 Nov 2024

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

literasihukum.com/peraturan/2940/penanggulangan-tuberkulosis

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 37 Tahun 2024 tentang PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS