Berita • 05 Jan 2026

MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan

news.literasihukum.com/en/the-supreme-court-issues-perma-32025-guidelines-for-handling-criminal-tax-cases

MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.

Berita • 26 Jan 2026

KPK: Penetapan Tersangka Sah Terkait Praperadilan Sekjen DPR

news.literasihukum.com/en/kpk-the-determination-of-suspects-is-valid-related-to-the-pretrial-of-the-secretary-general-of-the-dpr

Jelang sidang praperadilan Sekjen DPR, KPK tegaskan penetapan tersangka sah. Namun, upaya penahanan masih terganjal satu prosedur krusial.

Materi Hukum • 09 Mar 2026

12 Perbedaan KUHAP 2025 dan KUHAP 1981

literasihukum.com/en/12-differences-between-the-criminal-procedure-code-of-2025-and-the-criminal-procedure-code-of-1981

KUHAP 2025 menggantikan KUHAP 1981. Simak 12 perubahan penting soal tersangka, advokat, korban, bukti elektronik, dan putusan hakim.

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial

literasihukum.com/en/a-new-chapter-in-indonesian-democracy-a-comprehensive-analysis-of-the-constitutional-courts-decision-overturning-the-presidential-threshold

…r 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2025 • 10 Jun 2026

Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Subang

literasihukum.com/peraturan/2890/perubahan-atas-peraturan-bupati-subang-nomor-28-tahun-2023-tentang-pembatasan-waktu-operasional-kendaraan-angkutan-barang-pada-ruas-jalan-di-wilayah-kabupaten-subang

…Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Subang

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2025 • 09 Apr 2025

Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa

literasihukum.com/peraturan/360/tentang-tata-cara-pemilihan-kepala-desa-antar-waktu-melalui-musyawarah-desa

…Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 8 · Tahun 1953 • 07 Jun 2026

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan

literasihukum.com/peraturan/15901/memperpanjang-waktu-berlakunya-peraturan-peraturan-militer-militer-termaksud-dalam-pasal-34-ayat-5-staatsblad-1939-nomor-582-sebagaimana-telah-diubah-danatau-ditambah-kemudian-sepanjang-mengenai-urusan-perumahan

Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Men…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 97 · Tahun 2022 • 28 Jun 2026

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

literasihukum.com/peraturan/8398/petunjuk-pelaksanaan-pemilihan-kepala-desa-antar-waktu

…upaten Maros Nomor 97 Tahun 2022 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 3 · Tahun 2022 • 24 Jun 2026

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

literasihukum.com/peraturan/8207/pemilihan-kepala-desa-secara-serentak-dan-antar-waktu

…abupaten Maros Nomor 3 Tahun 2022 tentang PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 4 · Tahun 1954

Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya

literasihukum.com/peraturan/15894/guna-menetapkan-waktu-berlakunya-aturan-hukuman-yang-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-indonesia-1948-no-141-untuk-selanjutnya

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954 tentang Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya