Search Results: Sanksi bertahap outsourcing

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 49 · Tahun 2025 • 08 Apr 2025

Insentif Fiskal Pajak Daerah Berupa Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penghapusan Sanksi Admininistratif Berupa Denda Atas Piutang Pajak Daerah

literasihukum.com/peraturan/12424/insentif-fiskal-pajak-daerah-berupa-pemberian-pengurangan-pokok-ketetapan-atas-tunggakan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-dan-penghapusan-sanksi-admininistratif-berupa-denda-atas-piutang-pajak-daerah

…Ketetapan Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penghapusan Sanksi Admininistratif Berupa Denda Atas Piutang Pajak Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 18 · Tahun 2025 • 08 Apr 2025

Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

literasihukum.com/peraturan/3430/penghapusan-denda-sanksi-administrasi-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 9 · Tahun 2025 • 25 Apr 2025

Pengurangan Pokok Ketetapan Dan/Atau Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Daerah

literasihukum.com/peraturan/12745/pengurangan-pokok-ketetapan-danatau-pembebasan-sanksi-administratif-pajak-daerah

…li) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pokok Ketetapan Dan/Atau Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2025 • 24 Apr 2025

Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak Daerah

literasihukum.com/peraturan/13976/tata-cara-pengurangan-keringanan-pembebasan-penghapusan-atau-penundaan-pembayaran-atas-pokok-danatau-sanksi-pajak-daerah

…rangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak Daerah

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 47 · Tahun 2025 • 25 Sep 2025

Pengurangan Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, Serta Pembebasan Pajak Progresif

literasihukum.com/peraturan/1701/pengurangan-pajak-kendaraan-bermotor-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-sanksi-administrasi-pajak-kendaraan-bermotor-serta-pembebasan-pajak-progresif

…hun 2025 tentang Pengurangan Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, Serta Pembebasan Pajak Progresif

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 39 · Tahun 2025 • 24 Sep 2025

Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkalis

literasihukum.com/peraturan/3944/penghapusan-sanksi-administratif-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-kabupaten-bengkalis

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkalis

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 31 · Tahun 2025 • 19 Sep 2025

Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

literasihukum.com/peraturan/2506/pembebasan-sanksi-administratif-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bogor Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 45 · Tahun 2025 • 19 Sep 2025

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan

literasihukum.com/peraturan/5462/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-2021-tentang-tata-cara-pengenaan-sanksi-administratif-dan-tata-cara-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-berasal-dari-denda-administratif-di-bidang-kehutanan

…ntang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 33 · Tahun 2025 • 15 Sep 2025

Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan

literasihukum.com/peraturan/8860/pencabutan-atas-peraturan-gubernur-daerah-istimewa-yogyakarta-nomor-41-tahun-2022-tentang-pendelegasian-wewenang-penerapan-sanksi-administratif-terhadap-pelanggaran-perizinan-berusaha-dan-persetujuan-pemerintah-terkait-persetujuan-lingkungan

…r Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 31 · Tahun 2025 • 24 Nov 2025

Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penundaan Pajak Daerah, Serta Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah

literasihukum.com/peraturan/3401/tata-cara-pemberian-pengurangan-keringanan-pembebasan-dan-penundaan-pajak-daerah-serta-pengurangan-dan-penghapusan-sanksi-administrasi-pajak-daerah

…gan, Keringanan, Pembebasan dan Penundaan Pajak Daerah, Serta Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah