Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 11 · Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

literasihukum.com/peraturan/5054/perubahan-atas-peraturan-daerah-kabupaten-jeneponto-nomor-2-tahun-2010-tentang-bantuan-keuangan-kepada-partai-politik

…S PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 22 · Tahun 2025

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

literasihukum.com/peraturan/5341/pedoman-tata-cara-penghitungan-penganggaran-dalam-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-dan-tertib-administrasi-pengajuan-penyaluran-dan-laporan-pertanggungjawaban-penggunaan-bantuan-keuangan-partai-politik

…nistrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 9 · Tahun 1976

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya

literasihukum.com/peraturan/15615/pelaksanaan-undang-undang-nomor-3-tahun-1975-tentang-partai-politik-dan-golongan-karya

…ntah (PP) Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 1970

Pencabutan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/17039/pencabutan-peraturan-presiden-no-2-tahun-1959-tentang-larangan-keanggotaan-partai-politik-bagi-pejabat-negeri-warga-negara-republik-indonesia

…1970 tentang Pencabutan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2025

Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik.

literasihukum.com/peraturan/9696/perubahan-atas-peraturan-bupati-balangan-nomor-28-tahun-2022-tentang-tata-cara-pemberian-bantuan-keuangan-partai-politik

…eraturan Bupati Balangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1985

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

literasihukum.com/peraturan/17179/perubahan-atas-undang-undang-nomor-3-tahun-1975-tentang-partai-politik-dan-golongan-karya

…g (UU) Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2025

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

literasihukum.com/peraturan/11891/tata-cara-pemberian-bantuan-keuangan-kepada-partai-politik

…Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2025 tentang TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2017

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN PARTAI POLITIK DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

literasihukum.com/peraturan/669/tata-cara-pemberian-dan-pertanggungjawaban-belanja-subsidi-belanja-hibah-belanja-bantuan-sosial-bantuan-partai-politik-dan-belanja-bantuan-keuangan

…AN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN PARTAI POLITIK DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 49 · Tahun 2021

TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

literasihukum.com/peraturan/4108/tata-cara-pengajuan-penyaluran-dan-pelaporan-pertanggungjawaban-penggunaan-bantuan-keuangan-partai-politik

…CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2023 • 15 Jun 2026

Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/18299/penataan-kerja-sama-di-lingkungan-kementrian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan