Peraturan Undang-undang (UU) · No. 25 · Tahun 1958 • 21 Jun 2026

Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

literasihukum.com/peraturan/16652/penetapan-bagian-i-pemerintah-agung-dan-badan-badan-pemerintahan-tertinggi-dari-anggaran-republik-indonesia-untuk-tahun-dinas-1955

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 39 · Tahun 2023 • 17 Jul 2026

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN KALAENA

literasihukum.com/peraturan/7108/penetapan-penegasan-dan-pengesahan-batas-desa-sumber-agung-kecamatan-kalaena

…u Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN KALAENA

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1967

Dewan Pertimbangan Agung

literasihukum.com/peraturan/16959/dewan-pertimbangan-agung

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2018

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PENGURUS BADAN PENGELOLA MASJID DAERAH DAN BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/10998/kedudukan-susunan-organisasi-tugas-fungsi-dan-tata-kerja-pengurus-badan-pengelola-masjid-daerah-dan-badan-pengelola-masjid-agung-pemerintah-kabupaten-maros

…, FUNGSI DAN TATA KERJA PENGURUS BADAN PENGELOLA MASJID DAERAH DAN BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 38 · Tahun 1954

Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintah Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

literasihukum.com/peraturan/16865/penetapan-bagian-i-pemerintah-agung-dan-badan-badan-pemerintah-tertinggi-dari-anggaran-republik-indonesia-untuk-tahun-tahun-dinas-1952-dan-1953

Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintah Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 31 · Tahun 1957

Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954

literasihukum.com/peraturan/15993/penetapan-bagian-i-pemerintah-agung-dan-badan-badan-pemerintahan-tertinggi-dari-anggaran-republik-indonesia-untuk-tahun-dinas-1954

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 82 · Tahun 2021

Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

literasihukum.com/peraturan/17830/perubahan-keempat-atas-peraturan-pemerintah-nomor-55-tahun-2014-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-agung-dan-hakim-konstitusi

…at atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 23 · Tahun 2024

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Palembang, Betung, Indralaya, dan Kayu Agung

literasihukum.com/peraturan/15291/rencana-tata-ruang-kawasan-strategis-nasional-kawasan-perkotaan-palembang-betung-indralaya-dan-kayu-agung

…Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Palembang, Betung, Indralaya, dan Kayu Agung

Materi Hukum • 11 Jun 2024

Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Memastikan Adanya Kepastian Hukum

literasihukum.com/en/the-role-of-the-constitutional-court-in-ensuring-legal-certainty

Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memastikan kepastian hukum.

Kamus Hukum

Judicial review (MA)

literasihukum.com/kamus-hukum/467/judicial-review-ma

…dicial review (MA) Pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Judicial review (MA)" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik…