Opini • 03 Aug 2023

5 Faktor Mengapa Perkembangan Hukum Dianggap Tertinggal dalam Mengikuti Peristiwa dan Perkembangan Masyarakat?

literasihukum.com/en/5-factors-why-legal-development-is-considered-to-lag-behind-societal-events-and-developments

Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengapa perkembangan hukum dianggap tertinggal dalam mengikuti peristiwa dan perkembangan masyarakat. Temukan faktor-faktor yang menyebabkan ketertinggalan hukum...

Berita • 15 Sep 2025

Analisis Tuntutan "17+8": Ujian Nyata bagi Komitmen Hukum Pemerintah dan DPR

news.literasihukum.com/en/analysis-of-the-178-demands-a-real-test-for-the-government-and-dprs-legal-commitment

Analisis hukum dan politik mengenai mampukah tuntutan "17+8" dipenuhi pemerintah dan DPR di tengah hambatan struktural dan resistensi elite politik.

Berita • 22 Sep 2025

RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat

news.literasihukum.com/en/election-bill-included-in-the-2026-national-legislation-program-commission-ii-of-the-house-of-representatives-ready-to-discuss-public-attention-intensifies

RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.

Opini • 04 Sep 2025

Memiskinkan Koruptor Tak Perlu Tunggu DPR: Mengapa Perppu Perampasan Aset Harus Segera Terbit

literasihukum.com/en/impoverishing-corruptors-doesnt-require-waiting-for-the-dpr-why-a-perppu-on-asset-forfeiture-must-be-issued-immediately

Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi

Berita • 19 Jan 2026

Komisi II DPR Pastikan RUU Pemilu Tak Ubah Mekanisme Pilpres

news.literasihukum.com/en/commission-ii-of-the-house-of-representatives-ensures-the-election-bill-does-not-change-the-presidential-election-mechanism

Ketua Komisi II DPR menegaskan revisi UU Pemilu tidak mengubah mekanisme pilpres langsung, fokus pada isu teknis dan partisipasi publik.

Opini • 06 Apr 2026

Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?

literasihukum.com/en/revision-of-the-election-law-post-constitutional-court-decision-an-urgent-constitutional-obligation

Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?

Opini • 29 Mar 2024

Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Pasien: Sebuah Perspektif Analitik

literasihukum.com/en/optimizing-legal-protection-for-patients-an-analytical-perspective

Hak atas kesehatan merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh hukum di Indonesia. Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pasien dalam interaksi mereka dengan sistem layanan kesehatan...

Opini • 04 Jan 2026

2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia

literasihukum.com/en/2026-a-defining-year-for-indonesian-electoral-democracy

Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.

Opini • 17 May 2024

Analisis Hukum Legalitas Ganja di Amerika Serikat: Sejarah, Dampak Ekonomi, dan Masa Depan

literasihukum.com/en/legal-analysis-of-cannabis-legality-in-the-united-states-history-economic-impact-and-future

Artikel ini membahas legalitas ganja di AS, termasuk sejarah, status hukum saat ini, dampak ekonomi, dan prospek masa depan.

Opini • 31 Jul 2025

Masuk Prolegnas Sejak 2004 : Bagaimana Nasib RUU PPRT?

literasihukum.com/en/included-in-the-national-legislation-program-since-2004-what-is-the-fate-of-the-draft-law-on-domestic-workers

Menganalisis apa yang menjadi faktor utama RUU PPRT tak kunjung dirampungkan meski sudah lebih dari 20 tahun serta bagaimana Urgensi pengesahannya.