Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2017

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

literasihukum.com/peraturan/5606/kewenangan-berdasarkan-hak-asal-usul-dan-kewenangan-lokal-berskala-desa

…Bupati (Perbup) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2016

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

literasihukum.com/peraturan/5695/kewenangan-berdasarkan-hak-asal-usul-dan-kewenangan-lokal-berskala-desa

…Bupati (Perbup) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 16 Tahun 2016 tentang KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2017

KEWENANGAN LEMBANG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA LEMBANG

literasihukum.com/peraturan/644/kewenangan-lembang-berdasarkan-hak-asal-usul-dan-kewenangan-lokal-berskala-lembang

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 16 Tahun 2017 tentang KEWENANGAN LEMBANG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA LEMBANG

Kamus Hukum

Konflik kepentingan

literasihukum.com/kamus-hukum/873/konflik-kepentingan

Konflik kepentingan Kondisi ketika kepentingan pribadi dapat memengaruhi objektivitas keputusan/tindakan pejabat. Contoh: Pihak yang dirugikan mengajukan upaya atas konflik kepentingan melalui mekanisme yang tersedia. Hukum Administrasi Neg…

Kamus Hukum

Konflik kepentingan (advokat)

literasihukum.com/kamus-hukum/1043/konflik-kepentingan-advokat

Konflik kepentingan (advokat) Kondisi ketika kepentingan advokat dapat bertentangan dengan kepentingan klien sehingga harus dihindari atau dikelola. Contoh: Advokat wajib mematuhi konflik kepentingan (advokat) dalam menangani perkara. Etika…

Materi Hukum • 28 Mar 2025

Konflik Israel dan Palestina Perspektif Hukum Internasional dan Peran Indonesia dalam Menanganinya

literasihukum.com/en/the-israeli-palestinian-conflict-an-international-law-perspective-and-indonesias-role-in-addressing-it

…spektif hukum internasional, penegakan hukum oleh PBB, peran Indonesia dalam penangananan konflik tersebut

Materi Hukum • 01 Jul 2024

Ketentuan Hukum terkait Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan

literasihukum.com/en/legal-provisions-regarding-the-authority-of-notaries-in-the-making-of-deeds-related-to-land-matters

Artikel ini membahas tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan yg meliputi: syarat, prosedur, isi dan penyelesaian Sengketa.

Materi Hukum • 05 Feb 2024

Peradilan untuk Penyelesaian Konflik Pertanahan

literasihukum.com/en/adjudication-for-land-dispute-resolution

Pelajari cara menentukan peradilan yang sesuai untuk penyelesaian konflik pertanahan.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2024 • 25 Apr 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

literasihukum.com/peraturan/2877/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-58-tahun-2022-tentang-pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-dan-non-perizinan-dari-bupati-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

…un 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2024 • 25 Apr 2024

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

literasihukum.com/peraturan/2874/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-nomor-58-tahun-2022-tentang-pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-dan-non-perizinan-dari-bupati-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

…4 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU