Gagasan Abdullah An-Na’im menawarkan pendekatan politik hukum yang inklusif dengan menempatkan syariah sebagai sumber etika moral, bukan hukum negara

RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.

MK menyatakan permohonan PHPU Jimmy–Inri tak dapat diterima. Dugaan politik uang pada PSU Pilbup Barito Utara tidak terbukti; honor relawan perlu diatur tegas

Power that is not bound by ecological ethical boundaries will ultimately become destructive power.

Sejauh Mana Batas Perlindungan Perjanjian Kawin?

Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.

Jelang sidang praperadilan Sekjen DPR, KPK tegaskan penetapan tersangka sah. Namun, upaya penahanan masih terganjal satu prosedur krusial.

The trial of alleged corruption of the 2020 Tourism Grant Funds in Sleman presents witnesses and defendants with a focus on Circular Letter and the legal implications of the Regional Head Elections.

The House of Representatives through Commission III is drafting an academic paper on the Bill on Asset Forfeiture. This Bill contains two concepts of asset forfeiture: based on criminal verdicts and without criminal verdicts under certain conditions.