Berita • 15 Apr 2026

Baleg DPR Bahas Putusan MK Terkait Kewenangan BPK dalam Penghitungan Kerugian Negara

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-legislation-body-discusses-the-constitutional-court-decision-regarding-the-authority-of-the-audit-board-in-calculating-state-losses

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat bersama BPK, BPKP, dan MA untuk membahas Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

Berita • 28 Apr 2026

IRA 5G FWA: Terobosan Regulasi Pemerataan Digital Indonesia

news.literasihukum.com/en/ira-5g-fwa-terobosan-regulasi-pemerataan-digital-indonesia

IRA 5G FWA Rp100.000 unlimited diluncurkan 2026. Analisis Permen Komdigi No.13/2025, UU Telekomunikasi Pasal 33 & perlindungan konsumen.

Berita • 06 Jan 2026

Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan

news.literasihukum.com/en/criminal-code-transition-cases-judges-encouraged-to-firmly-choose-the-old-or-new-articles-that-are-most-advantageous

KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.

Berita • 14 Mar 2026

Komisi III DPR Desak Polisi Usut Tuntas Penyerangan Aktivis Kontras Andrie Yunus

news.literasihukum.com/en/commission-iii-of-the-house-of-representatives-urges-police-to-thoroughly-investigate-the-attack-on-kontras-activist-andrie-yunus

DPR desak polisi usut tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS. Korban alami luka bakar serius. Jaminan keamanan pembela HAM?

Berita • 08 Jan 2026

PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026

news.literasihukum.com/en/regulation-of-the-minister-of-finance-962025-revision-of-regulations-on-the-settlement-of-alleged-criminal-offenses-in-excise-without-investigation-effective-january-14-2026

PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.

Berita • 01 Apr 2026

TNI Surati LPSK, Minta Izin Periksa Andrie Yunus dalam Kasus Penyiraman Air Keras

news.literasihukum.com/en/tni-sends-letter-to-lpsk-requests-permission-to-examine-andrie-yunus-in-acid-attack-case

TNI kirim surat ke LPSK untuk izin periksa Andrie Yunus terkait kasus penyiraman air keras. Pemeriksaan penting dalam proses peradilan militer.

Berita • 23 Apr 2026

Kemdiktisaintek Buka Diaspora Berdampak 2026, Siapkan Hibah Riset hingga Rp 70 Juta

news.literasihukum.com/en/kemdiktisaintek-buka-diaspora-berdampak-2026-hibah-riset-rp-70-juta

Kemdiktisaintek membuka pendaftaran Diaspora Berdampak 2026 hingga 30 September. Program ini menyiapkan hibah maksimal Rp 70 juta untuk kolaborasi riset dosen dan diaspora Indonesia di luar negeri.

Editorial • 19 Mar 2026

Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam

literasihukum.com/en/the-state-must-not-hide-behind-uniforms

Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.

Berita • 22 Apr 2026

DPR Sahkan UU PSDK, LPSK Segera Bentuk Perwakilan di Daerah

news.literasihukum.com/en/dpr-sahkan-uu-psdk-lpsk-segera-bentuk-perwakilan-di-daerah

Merespons keterbatasan akses di daerah, UU PSDK yang baru disahkan DPR RI resmi memandatkan LPSK untuk membentuk kantor perwakilan sesuai kebutuhan wilayah.

Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/en/the-pp-tunas-program-should-not-stop-at-account-order-operations

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.