Berita • 25 Jul 2025

Pimpinan DPR Terima Kajian Komisi III soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Hakim MK

news.literasihukum.com/en/the-speaker-of-the-house-received-a-study-from-commission-iii-regarding-allegations-of-abuse-of-authority-by-constitutional-court-judges

Pimpinan DPR menerima surat Komisi III berisi kajian dugaan penyalahgunaan wewenang hakim MK terkait putusan pemilu nasional dan lokal terpisah. Dokumen itu berpotensi menjadi dasar evaluasi terhadap...

Berita • 16 Apr 2026

Wakil Ketua DPR RI Prihatin atas Penangkapan 6 Kepala Daerah oleh KPK

news.literasihukum.com/en/deputy-speaker-of-the-indonesian-house-of-representatives-concerned-about-the-arrest-of-6-regional-heads-by-the-kpk

Pimpinan DPR RI menyatakan keprihatinan mendalam atas rentetan OTT KPK terhadap enam kepala daerah sejak awal 2026 yang memicu krisis integritas birokrasi lokal.

Berita • 24 Feb 2026

Bripda MS Dipecat Usai Aniaya Remaja hingga Tewas di Tual

news.literasihukum.com/en/police-brigadier-second-class-ms-dismissed-after-assaulting-a-teenager-to-death-in-tual

Bripda Masias Victoria Siahaya (Bripda MS) dipecat PTDH usai sidang etik kasus tewasnya Arianto Tawakal (14) di Tual. Polisi proses pidana, status tersangka.

Berita • 08 Jan 2026

PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026

news.literasihukum.com/en/regulation-of-the-minister-of-finance-962025-revision-of-regulations-on-the-settlement-of-alleged-criminal-offenses-in-excise-without-investigation-effective-january-14-2026

PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.

Berita • 21 Apr 2026

Kemenkeu Rancang Aturan Baru: Jalan Tol Bakal Kena PPN pada 2028

news.literasihukum.com/en/kemenkeu-rancang-aturan-baru-jalan-tol-bakal-kena-ppn-pada-2028

Kementerian Keuangan melalui DJP merancang RPMK untuk menetapkan jasa jalan tol sebagai objek PPN. Kebijakan ini masuk Renstra DJP dan ditargetkan berlaku 2028.

Berita • 01 Mar 2026

AS Dan Israel Klaim Tewaskan Ali Khamenei, Konflik Iran-Israel Memanas Di Timur Tengah

news.literasihukum.com/en/us-and-israel-claim-to-have-killed-ali-khamenei-iran-israel-conflict-escalates-in-the-middle-east

Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei tewas dalam serangan AS-Israel, memicu eskalasi konflik Timur Tengah dan dinamika suksesi kepemimpinan.

Berita • 12 Jan 2026

KPK Tetapkan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Kasus Kuota Haji 2024, Kerugian Negara Masih Dihitung BPK

news.literasihukum.com/en/kpk-names-former-minister-of-religious-affairs-yaqut-cholil-qoumas-as-suspect-in-2024-hajj-quota-case-state-losses-still-being-calculated-by-the-audit-board-of-indonesia

KPK menetapkan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024. BPK masih menghitung kerugian negara, KPK klaim bukti sudah kuat.

Editorial • 19 Mar 2026

Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam

literasihukum.com/en/the-state-must-not-hide-behind-uniforms

Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.

Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/en/the-pp-tunas-program-should-not-stop-at-account-order-operations

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/en/attacks-on-human-rights-defenders-must-not-be-tolerated

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.