Berita • 22 Jul 2025

Klarifikasi Hashim Djojohadikusumo Terkait Kasus Korupsi Riza Chalid

news.literasihukum.com/en/hashim-djojohadikusumos-clarification-regarding-riza-chalids-corruption-case

Jakarta, Literasi Hukum - Pengusaha Hashim Djojohadikusumo mengeluarkan klarifikasi hukum mengenai posisinya. Langkah ini ia ambil terkait penyidikan kasus korupsi impor minyak oleh Kejaksaan Agung. S...

Berita • 20 Jan 2026

MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-rejects-the-judicial-review-of-the-tax-court-law-judges-must-be-rational

…iil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.

Berita • 12 Jan 2026

10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”

news.literasihukum.com/en/10-notes-from-prof-adrianus-meliala-for-police-reform-in-commission-iii-of-the-dpr-the-police-are-considered-unable-to-implement-the-paradox-character

…an 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Berita • 06 Jan 2026

KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain

news.literasihukum.com/en/the-criminal-procedure-code-of-2025-regulates-guilty-pleas-supreme-court-prepares-a-supreme-court-regulation-on-plea-bargaining

…gatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.

Berita • 02 Mar 2026

MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor

news.literasihukum.com/en/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor

MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.

Berita • 16 Apr 2026

Jusuf Kalla Pidanakan Rismon soal Tudingan Dana Kasus Ijazah Jokowi

news.literasihukum.com/en/jusuf-kalla-sues-rismon-for-criminal-defamation-regarding-allegations-of-jokowis-diploma-case-funds

Jusuf Kalla resmi mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rismon ke polisi terkait tudingan tak berdasar mengenai pendanaan kasus ijazah Presiden Jokowi.

Berita • 14 Apr 2026

RUU Perlindungan Saksi dan Korban Disetujui Komisi XIII DPR untuk Dibawa ke Paripurna

news.literasihukum.com/en/the-bill-on-the-protection-of-witnesses-and-victims-approved-by-commission-xiii-of-the-house-of-representatives-to-be-brought-to-plenary-session

Komisi XIII DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna.

Editorial • 19 Mar 2026

Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam

literasihukum.com/en/the-state-must-not-hide-behind-uniforms

Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.

Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/en/the-pp-tunas-program-should-not-stop-at-account-order-operations

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/en/attacks-on-human-rights-defenders-must-not-be-tolerated

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.