Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 34 · Tahun 2025 • 20 Jun 2026

Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/6399/perubahan-atas-peraturan-bupati-garut-nomor-1-tahun-2025-tentang-tata-cara-pengalokasian-dan-penyaluran-alokasi-dana-desa-tahun-anggaran-2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Garut Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 17 · Tahun 2025 • 17 Jun 2026

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/13201/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-4-tahun-2025-tentang-tata-cara-pengalokasian-dan-pembagian-alokasi-dana-desa-kepada-setiap-desa-tahun-anggaran-2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karang Asem Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2025 • 28 Jul 2026

Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/3811/perubahan-kelima-atas-peraturan-bupati-nomor-1-tahun-2025-tentang-anggaran-kas-pemerintah-kabupaten-indragiri-hulu-tahun-anggaran-2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2025

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 24 · Tahun 2025 • 25 Jul 2026

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/6407/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-11-tahun-2025-tentang-alokasi-dana-desa-tahun-anggaran-2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025

Materi Hukum • 25 Feb 2024

Perwakilan dalam Perkara Perdata

literasihukum.com/en/representation-in-civil-cases

Artikel ini membahas mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi perwakilan dalam perkara perdata. Mau tau siapa aja? yuk simak penjelasannya di bawah ini.

Materi Hukum • 28 Feb 2024

Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Jalur Pidana dan Perdata

literasihukum.com/en/asset-forfeiture-in-corruption-crimes-through-criminal-and-civil-channels

Perampasan aset hasil korupsi maupun yang berkaitan dengan korupsi adalah alternatif penting untuk diimplementasikan dalam rangka penanganan korupsi

Materi Hukum • 28 Mar 2024

Substantive Justice dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/en/substantive-justice-in-the-constitutional-courts-decision

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan mewujudkan keadilan substantif di Indonesia. Melalui kewenangannya dalam pengujian undang-undang dan putusan-putu...

Materi Hukum • 04 Sep 2024

Rangkaian Kata Bohong dan Tipu Muslihat Dalam Suatu Tindak Pidana Penipuan

literasihukum.com/en/a-series-of-false-words-and-deceptions-in-a-criminal-act-of-fraud

Artikel ini membahas tentang Definsi dan Penjelasan Singkat dari Suatu Tindak Pidana Penipuan.

Materi Hukum • 16 Jul 2025

Cara Membuktikan Mens Rea (Niat Jahat) dalam Hukum Pidana Indonesia

literasihukum.com/en/how-to-prove-mens-rea-criminal-intent-in-indonesian-criminal-law

Pahami cara membuktikan mens rea (niat jahat) di hukum pidana. Jelajahi konsep dolus, culpa, hingga penggunaan alat bukti di sidang.

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/en/attacks-on-human-rights-defenders-must-not-be-tolerated

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.