Berita • 22 Feb 2024

Gugatan PTUN Anwar Usman: Jimly Asshiddiqie Berharap Anwar Usman Menunjukkan Sikap Patriotis dan Bijaksana

news.literasihukum.com/en/anwar-usmans-state-administrative-court-lawsuit-jimly-asshiddiqie-hopes-anwar-usman-will-show-a-patriotic-and-wise-attitude

Prof Jimly berharap Anwar Usman akan menunjukkan sikap yang patriotis dan bijaksana dengan menerima sanksi dari MKMK yang mencabut jabatannya sebagai Ketua MK.

Berita • 17 Mar 2024

MK: Caleg DPR/DPRD di Pemilu 2024 Bisa Gugat Hasil Pemilu Sendiri

news.literasihukum.com/en/constitutional-court-legislative-candidates-for-the-house-of-representativesregional-peoples-representative-council-in-the-2024-election-can-sue-the-election-results-themselves

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kesempatan bagi calon anggota DPR dan DPRD untuk mengajukan gugatan hasil pemilu secara mandiri, tanpa harus terikat dengan partai asal mereka.

Berita • 01 Mar 2024

MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-rules-the-4-parliamentary-threshold-conditionally-constitutional-for-the-2029-election

Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prin...

Berita • 16 Apr 2026

Kejati Riau Geledah Pelindo Dumai Usut Korupsi Layanan Kapal

news.literasihukum.com/en/the-riau-prosecutors-office-searches-pelindo-dumai-to-investigate-corruption-in-ship-services

…gaan korupsi jasa layanan kapal 2015-2025. Pelindo tegaskan kooperatif dan hormati proses hukum.

Berita • 08 Jan 2026

PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026

news.literasihukum.com/en/regulation-of-the-minister-of-finance-962025-revision-of-regulations-on-the-settlement-of-alleged-criminal-offenses-in-excise-without-investigation-effective-january-14-2026

PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.

Berita • 18 Sep 2025

MK: Pembentuk UU Perlu Tinjau Ulang Batas Wilayah Kota Bontang

news.literasihukum.com/en/constitutional-court-lawmakers-need-to-re-examine-the-boundaries-of-bontang-city

MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta.

Berita • 21 Jan 2026

KPK OTT Bupati Pati, Sita Miliaran Rupiah Dugaan Jual Beli Jabatan

news.literasihukum.com/en/kpk-arrests-pati-regent-in-sting-operation-confiscates-billions-of-rupiah-suspected-to-be-from-trading-in-positions

…piah dari OTT Bupati Pati terkait jual beli jabatan. Kasus ini soroti lemahnya integritas tata kelola pemerintahan daerah.

Berita • 05 Mar 2026

KPK: Fadia Arafiq Ngaku Musisi Dangdut, Tak Paham Kelola Pemda

news.literasihukum.com/en/kpk-fadia-arafiq-ngaku-musisi-dangdut-tak-paham-kelola-pemda

KPK menyebut Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengaku berlatar musisi dangdut dan tak paham tata kelola pemda. KPK menilai itu tak membenarkan dugaan korupsi.

Editorial • 19 Mar 2026

Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam

literasihukum.com/en/the-state-must-not-hide-behind-uniforms

Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/en/attacks-on-human-rights-defenders-must-not-be-tolerated

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.