Showing 191200 of 200 results · ~487ms
Tips: use specific keywords, e.g. "KUHAP" or "perbuatan melawan hukum".
Berita • 12 Feb 2024
Dirty Vote: Film Dokumenter yang Ungkap Kecurangan Pemilu 2024
news.literasihukum.com/en/dirty-vote-a-documentary-film-exposing-the-2024-election-fraud
Berita Hukum – Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang mengisahkan tentang kecurangan pemilu tahun 2024. Film yang berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik ini tayang perdana pada Minggu (11/2...
Berita • 22 Jul 2025
Klarifikasi Hashim Djojohadikusumo Terkait Kasus Korupsi Riza Chalid
news.literasihukum.com/en/hashim-djojohadikusumos-clarification-regarding-riza-chalids-corruption-case
Jakarta, Literasi Hukum - Pengusaha Hashim Djojohadikusumo mengeluarkan klarifikasi hukum mengenai posisinya. Langkah ini ia ambil terkait penyidikan kasus korupsi impor minyak oleh Kejaksaan Agung. S...
Berita • 19 Jan 2026
Kantor DJP Digeledah KPK, Menkeu Purbaya Minta Publik Ikuti Proses Hukum
news.literasihukum.com/en/kpk-raids-tax-office-finance-minister-purbaya-asks-public-to-follow-legal-process
…PK geledah kantor DJP terkait dugaan suap pajak, Menkeu Purbaya minta publik ikuti proses hukum dan DJP siap kooperatif.
Berita • 06 Jan 2026
KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain
news.literasihukum.com/en/the-criminal-procedure-code-of-2025-regulates-guilty-pleas-supreme-court-prepares-a-supreme-court-regulation-on-plea-bargaining
…gatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.
Berita • 02 May 2026
Presiden Prabowo Teken Perpres Potongan Ojol Maksimal 8%
news.literasihukum.com/en/presiden-prabowo-teken-perpres-potongan-ojol-maksimal-8-persen
Presiden Prabowo resmi teken Perpres 27/2026. Potongan ojol maksimal 8 persen, driver dapat 92% pendapatan plus jaminan sosial BPJS.
Berita • 16 Apr 2026
Jusuf Kalla Pidanakan Rismon soal Tudingan Dana Kasus Ijazah Jokowi
news.literasihukum.com/en/jusuf-kalla-sues-rismon-for-criminal-defamation-regarding-allegations-of-jokowis-diploma-case-funds
Jusuf Kalla resmi mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rismon ke polisi terkait tudingan tak berdasar mengenai pendanaan kasus ijazah Presiden Jokowi.
Berita • 14 Apr 2026
RUU Perlindungan Saksi dan Korban Disetujui Komisi XIII DPR untuk Dibawa ke Paripurna
news.literasihukum.com/en/the-bill-on-the-protection-of-witnesses-and-victims-approved-by-commission-xiii-of-the-house-of-representatives-to-be-brought-to-plenary-session
Komisi XIII DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna.
Editorial • 19 Mar 2026
Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam
literasihukum.com/en/the-state-must-not-hide-behind-uniforms
Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.
Editorial • 31 Mar 2026
PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun
literasihukum.com/en/the-pp-tunas-program-should-not-stop-at-account-order-operations
PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.
Editorial • 14 Mar 2026
Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan
literasihukum.com/en/attacks-on-human-rights-defenders-must-not-be-tolerated
Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.
Live Chat Sign in to start Live Chat.
Sign in to use Live Chat
Live Chat is available only for signed-in users so your conversation history is saved securely.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Send an email to the admin for formal requests.
Help Center
Cek panduan singkat dan informasi layanan.