Search Results: country

Regulations Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 9 · Tahun 2024 - Sep 04, 2024

Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

literasihukum.com/peraturan/15163/pencabutan-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-4-tahun-2015-tentang-pengendalian-gratifikasi-di-lingkungan-kementerian-pendayagunaaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi

Ministerial Regulation Apparatus Empowerment Country dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Country dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lin…

Regulations Regulation of the National Cyber and Crypto Agency - No. 7 - Year 2025 - June 25, 2026

Amendment to Regulation of the State Cyber and Crypto Agency Number 2 Year 2025 concerning Service Bonds for Graduates of the State Cyber and Crypto Polytechnic

literasihukum.com/peraturan/12516/perubahan-atas-peraturan-badan-siber-and-sandi-egara-number-2-year-2025-about-service-bond-for-polytechnic-graduates-siber-and-sandi-egara

Peraturan Badan Siber dan Sandi Country Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Country Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ikatan Dinas bagi Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Country

Regulations Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 9 · Tahun 2025 • 22 Jun 2026

Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

literasihukum.com/peraturan/14422/pencabutan-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-19-tahun-2021-tentang-standar-pelayanan-di-lingkungan-kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi

Ministerial Regulation Apparatus Empowerment Country dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Country dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkunga…

Regulations Regulation of the Chief of the Indonesian National Police - No. 4 - Year 2023

Guidance for Public Servants of the Indonesian National Police who Commit Disciplinary Violations or the Indonesian National Police Professional Code of Ethics

literasihukum.com/peraturan/12165/coaching-against-employees-in-the-police-state-of-the-republic-of-indonesia-who-violate-discipline-or-code-of-ethics-of-the-profession-of-the-police-state-of-the-republic-of-indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Country Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan terhadap Pegawai Negeri pada Kepolisian Country Republik Indonesia yang Melakukan Pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Profesi Kepolisian Country Republ…

Regulations Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 14 · Tahun 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

literasihukum.com/peraturan/14765/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-60-tahun-2021-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi

Ministerial Regulation Apparatus Empowerment Country dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Country dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata…

Regulations Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan · No. 9 · Tahun 2025 - June 26, 2026

Penambahan Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu atau Pemegang Izin Tinggal Tertentu dari Suatu Negara yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan

literasihukum.com/peraturan/14409/penambahan-daftar-negara-pemerintah-wilayah-administratif-khusus-suatu-negara-dan-entitas-tertentu-atau-pemegang-izin-tinggal-tertentu-dari-suatu-negara-yang-diberikan-bebas-visa-kunjungan

…eraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penambahan Daftar Country, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Country, dan Entitas Tertentu atau Pemegang Izin Tinggal Tertentu dari Suatu Country yang Diberika…

Regulations Undang-undang (UU) · No. 12 · Tahun 1980

Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

literasihukum.com/peraturan/17111/hak-keuanganadministratif-pimpinan-dan-anggota-lembaga-tertinggitinggi-negara-serta-bekas-pimpinan-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara

…hun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Country serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Country dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Country

Regulations Peraturan Pemerintah (PP) · No. 5 · Tahun 1969

Pelaksanaan Undang-Undang No 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing Dan Pajak Radio Kepada Daerah

literasihukum.com/peraturan/15602/pelaksanaan-undang-undang-no-10-tahun-1968-lembaran-negara-ri-tahun-1968-no-54-tambahan-lembaran-negara-no-2861-tentang-penyerahan-pajak-pajak-negara-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-pajak-bangsa-asing-dan-pajak-radio-kepada-daerah

…ntah (PP) Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 10 Tahun 1968 (Lembaran Country RI Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Country No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Country; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa A…

Regulations Peraturan Menteri Keuangan · No. 59 · Tahun 2025

Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara

literasihukum.com/peraturan/12478/pembelian-kembali-dan-penjualan-secara-langsung-surat-berharga-syariah-negara-serta-penerbitan-surat-berharga-syariah-negara-sebagai-seri-penukar-dalam-rangka-pembelian-kembali-surat-utang-negara

…Tahun 2025 tentang Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Country serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Country sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Country

Regulations Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1969

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16997/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-1-tahun-1969-lembaran-negara-tahun-1969-no-16-tambahan-lembaran-negara-no-2890-tentang-bentuk-bentuk-usaha-negara-menjadi-undang-undang

…tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (lembaran country tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Country No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Country Menjadi Undang-Undang