Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 35 · Tahun 2007

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2007

literasihukum.com/peraturan/16232/pedoman-pelaksanaan-pengadaan-calon-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-departemen-pekerjaan-umum-tahun-2007

…Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2007

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 38 · Tahun 2007

Pedoman Pola Klasifikasi Arsip Departemen Pekerjaan Umum

literasihukum.com/peraturan/16230/pedoman-pola-klasifikasi-arsip-departemen-pekerjaan-umum

…jaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Arsip Departemen Pekerjaan Umum

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 33/PMK.03/2007 · Tahun 2007

Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

literasihukum.com/peraturan/16134/pemberlakuan-kode-etik-pegawai-di-lingkungan-kantor-pusat-direktorat-jenderal-pajak-departemen-keuangan-dan-instansi-vertikal-direktorat-jenderal-pajak

…ntang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 2 · Tahun 2024

Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/MENHUT-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemerintah Lingkup Departemen Kehutanan

literasihukum.com/peraturan/16279/pencabutan-peraturan-menteri-kehutanan-nomor-p27menhut-ii2009-tentang-pedoman-pelaporan-keuangan-pemerintah-lingkup-departemen-kehutanan

…Kehutanan Nomor P.27/MENHUT-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemerintah Lingkup Departemen Kehutanan

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 32/PMK.03/2007 · Tahun 2007

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan

literasihukum.com/peraturan/16133/perubahan-kedua-atas-keputusan-menteri-keuangan-nomor-222kmk032002-tentang-kode-etik-pegawai-di-lingkungan-direktorat-jenderal-pajak-departemen-keuangan

…n Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 1 · Tahun 2006

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Satminkal Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

literasihukum.com/peraturan/16220/petunjuk-pelaksanaan-evaluasi-lakip-satminkal-eselon-i-di-lingkungan-departemen-pekerjaan-umum

…1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Satminkal Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 106 · Tahun 2025

Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Asisten Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden

literasihukum.com/peraturan/5310/penasihat-khusus-presiden-utusan-khusus-presiden-staf-khusus-presiden-asisten-khusus-presiden-dan-staf-khusus-wakil-presiden

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2025 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Asisten Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 137 · Tahun 2024

Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden

literasihukum.com/peraturan/15178/penasihat-khusus-presiden-utusan-khusus-presiden-staf-khusus-presiden-dan-staf-khusus-wakil-presiden

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden

Kamus Hukum

Perjanjian pemberian kuasa khusus

literasihukum.com/kamus-hukum/2315/perjanjian-pemberian-kuasa-khusus

Perjanjian pemberian kuasa khusus Perjanjian pemberian kuasa khusus adalah perikatan antara para pihak untuk pengaturan kontraktual tentang pemberian kuasa khusus. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Para pihak menandatangani perjanjian pemberi…

Opini • 07 Apr 2026

Dekonstruksi UU PPMI: Menjawab Celah Hukum Cyber Trafficking

literasihukum.com/dekonstruksi-uu-ppmi-menjawab-celah-hukum-cyber-trafficking

UU PPMI perlu dekonstruksi untuk lindungi PMI dari cyber trafficking. Mandat surveilans digital & diplomasi siber transnasional mendesak.