Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 24 · Tahun 1960 • 09 Jun 1960

Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/15809/pengusutan-penuntutan-dan-pemeriksaan-tindak-pidana-korupsi

…(Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Materi Hukum • 28 Feb 2024

Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Jalur Pidana dan Perdata

literasihukum.com/en/asset-forfeiture-in-corruption-crimes-through-criminal-and-civil-channels

Perampasan aset hasil korupsi maupun yang berkaitan dengan korupsi adalah alternatif penting untuk diimplementasikan dalam rangka penanganan korupsi

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 2001 • 21 Nov 2001

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/17460/perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

…tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 4 · Tahun 2009 • 21 Sep 2009

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/15838/perubahan-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

…rubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia · No. 19 · Tahun 2020 • 09 Sep 2020

Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/15200/penyelesaian-uang-pengganti-yang-diputus-pengadilan-berdasarkan-undang-undang-nomor-3-tahun-1971-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

…ngadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 85 · Tahun 2020 • 01 Sep 2020

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/9260/penyelenggaraan-pendidikan-anti-korupsi-pada-satuan-pendidikan-di-kabupaten-maros

…pati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 85 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2022 • 01 Apr 2022

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

literasihukum.com/peraturan/13133/pedoman-pelaksanaan-sistem-penanganan-pengaduan-tindak-pidana-korupsi-di-lingkungan-pemerintah-daerah

…Nomor 15 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Opini • 06 Apr 2024

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atas Korupsi oleh Terdakwa DPO: Urgensi Persidangan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?

literasihukum.com/en/recovery-of-state-financial-losses-from-corruption-by-fugitive-defendants-the-urgency-of-in-absentia-trials-in-corruption-cases

Artikel ini menggali urgensi persidangan in absentia dalam kasus korupsi yang melibatkan terdakwa DPO di Indonesia.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 71 · Tahun 2022 • 28 Nov 2022

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

literasihukum.com/peraturan/7592/pedoman-pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-dari-korupsi-dan-wilayah-birokrasi-bersih-dan-melayani-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-mempawah

…Nomor 71 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

Opini • 13 Jul 2024

Pencabutan Hak Politik Koruptor: Antara Efek Jera dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/en/revocation-of-corruptors-political-rights-between-deterrent-effect-and-human-rights

Artikel ini membahas mengenai sanksi pencabutan hak dipilih dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia