Search Results: aturan modifikasi kendaraan

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 7 · Tahun 1951

Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141)

literasihukum.com/peraturan/16585/memperpanjang-waktu-berlakunya-aturan-hukum-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-1948-no-141

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141)

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 6 · Tahun 1953

Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)

literasihukum.com/peraturan/15939/memperpanjang-waktu-berlakunya-aturan-hukuman-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-untuk-indonesia-1948-nomor-141

Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 16 · Tahun 1954

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 122 Tahun 1951) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No.141)" Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/17010/penetapan-undang-undang-darurat-no-25-tahun-1951-lembaran-negara-no-122-tahun-1951-untuk-memperpanjang-waktu-berlakunya-aturan-hukuman-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-untuk-indonesia-tahun-1948-no141-sebagai-undang-undang

…. 25 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 122 Tahun 1951) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No.141)" Sebagai Undang-Undang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 18 · Tahun 1954

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 12 Tahun 1954) Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/17008/penetapan-undang-undang-darurat-no-4-tahun-1954-lembaran-negara-no-12-tahun-1954-guna-menetapkan-waktu-berlakunya-aturan-hukuman-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-untuk-indonesia-tahun-1948-no-141-sebagai-undang-undang

…rat No. 4 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 12 Tahun 1954) Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 17 · Tahun 1954

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 25 Tahun 1953) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/17009/penetapan-undang-undang-darurat-no-6-tahun-1953-lembaran-negara-no-25-tahun-1953-untuk-memperpanjang-waktu-berlakunya-aturan-hukuman-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-untuk-indonesia-tahun-1948-no-141-sebagai-undang-undang

…No. 6 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 25 Tahun 1953) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 15 · Tahun 1954

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1951 (Lembaran Negara No 26 Tahun 1951) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No 141)" Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/17011/penetapan-undang-undang-darurat-no-7-tahun-1951-lembaran-negara-no-26-tahun-1951-untuk-memperpanjang-waktu-berlakunya-aturan-hukum-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-untuk-indonesia-tahun-1948-no-141-sebagai-undang-undang

…No. 7 Tahun 1951 (Lembaran Negara No 26 Tahun 1951) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No 141)" Sebagai Undang-Undang

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 11 · Tahun 1952

Pengubahan dan Penambahan dari "Ordonnantie Op De Vennootschapbelasting 1952", yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pungutan Ini

literasihukum.com/peraturan/15960/pengubahan-dan-penambahan-dari-ordonnantie-op-de-vennootschapbelasting-1952-yang-memberikan-pula-aturan-kelengkapan-lebih-lanjut-mengenai-pungutan-ini

…dan Penambahan dari "Ordonnantie Op De Vennootschapbelasting 1952", yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pungutan Ini

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 134 · Tahun 2012 • 19 Sep 2012

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Penghapusan Sanksi Administrasi

literasihukum.com/peraturan/10060/perubahan-atas-peraturan-gubernur-nomor-77-tahun-2012-tentang-pemberian-pengurangan-pajak-kendaraan-bermotor-dan-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-serta-penghapusan-sanksi-administrasi

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermot…

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 136 · Tahun 2014 • 11 Sep 2014

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014

literasihukum.com/peraturan/9774/penghitungan-dasar-pengenaan-pajak-kendaraan-bermotor-dan-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-tahun-2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 136 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 181 · Tahun 2016 • 23 Sep 2016

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016

literasihukum.com/peraturan/11975/penghitungan-dasar-pengenaan-pajak-kendaraan-bermotor-dan-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-tahun-2016

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016