Berita • 16 Jan 2025

MK Periksa 30 Sidang Sengketa Pilkada Serentak 2024, 7 Perkara Berasal dari Papua

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-examines-30-hearings-of-the-2024-simultaneous-regional-head-election-disputes-7-cases-originate-from-papua

Mahkamah Konstitusi memeriksa 30 sengketa Pilkada serentak 2024 hari ini, termasuk 7 perkara dari Papua. Sidang dilakukan oleh tiga panel majelis hakim dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Opini • 04 Jan 2026

2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia

literasihukum.com/en/2026-a-defining-year-for-indonesian-electoral-democracy

Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.

Berita • 15 Jan 2025

Andika-Hendi Resmi Cabut Gugatan Sengketa Pilgub Jateng di MK, Ini Kronologinya

news.literasihukum.com/en/andika-hendi-officially-withdraws-central-java-gubernatorial-election-dispute-lawsuit-at-the-constitutional-court-here-is-the-chronology

…erkasa-Hendrar Prihadi (Andika-Hendi), resmi mencabut gugatan sengketa perselisihan hasil Pilkada Jawa Teng...

Berita • 08 Jan 2026

Sejarah Baru: MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara karena Politik Uang Terstruktur

news.literasihukum.com/en/a-new-chapter-the-constitutional-court-disqualifies-all-candidates-in-the-north-barito-regional-election-due-to-structured-money-politics

…ah baru di awal tahun 2026 dengan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon dalam sengketa Pilkada Barito Utara akibat terbukti melakukan politik uang masif. MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) total

Berita • 03 Jun 2024

KY Didesak Lakukan Uji Etik atas Putusan MA tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah

news.literasihukum.com/en/the-judicial-commission-is-urged-to-conduct-an-ethical-review-of-the-supreme-courts-decision-regarding-the-age-requirements-for-regional-head-candidates

Proses pembuatan putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 mengenai uji materi syarat usia minimal calon kepala daerah perlu diuji secara etik.

Opini • 26 Oct 2024

Telaah Normatif Bentrokan Hak Asasi Manusia dengan Netralitas ASN dalam Kebebasan Hak Berbicara

literasihukum.com/en/a-normative-review-of-the-clash-between-human-rights-and-asn-neutrality-in-freedom-of-speech

Sebagai penyelenggara negara, ASN dibatasi haknya terutama hak bersuara demi terjaganya netralitas. Namun, bagaimana harmonisasinya dengan HAM?

Opini • 11 Jun 2025

Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak

literasihukum.com/en/safe-scrolling-free-speech-social-media-day-2025-and-the-demand-for-wise-regulation

Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.

Materi Hukum • 07 Feb 2024

Menggali Makna Demokrasi

literasihukum.com/en/unearthing-the-meaning-of-democracy

Artikel ini membahas mengenai definisi, perkembangan, dan pantangannya demokrasi secara universal dan khusus di Indonesia.

Opini • 07 May 2026

RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?

literasihukum.com/en/ruu-pemilu-legalitas-yang-disusun-untuk-membatasi-demokrasi

Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi politik?

Opini • 04 May 2026

Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi

literasihukum.com/en/revisi-uu-pemilu-antara-transparansi-dan-sandiwara-partisipasi

Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.