Opini • 30 May 2023

2 Sistem Pemilu Proporsional: Terbuka vs Tertutup

literasihukum.com/en/2-proportional-electoral-systems-open-vs-closed

Literasi Hukum - Pertimbangan mendalam tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup di Indonesia. Analisis kelebihan, kekurangan, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam judicial review. Baca a...

Opini • 29 Jan 2024

Presiden Berpihak dalam Kampanye melalui Celah Aturan Pemilu

literasihukum.com/en/president-takes-sides-in-campaign-through-election-rule-loopholes

Artikel ini membahas celah aturan dalam UU Pemilu yang memungkinkan presiden berpihak dalam kampanye pemilu.

Opini • 19 Jul 2025

Memurnikan Kembali Kedaulatan, Penalaran di Balik Putusan MK tentang Desain Pemilu

literasihukum.com/en/reclaiming-sovereignty-the-reasoning-behind-the-constitutional-courts-decision-on-electoral-design

Analisis putusan MK yang merombak desain pemilu. Sebuah terapi konstitusional untuk memurnikan kedaulatan rakyat dari patologi sistemik.

Berita • 01 Mar 2024

MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-rules-the-4-parliamentary-threshold-conditionally-constitutional-for-the-2029-election

…sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prin...

Materi Hukum • 09 Feb 2024

Bisakah Putusan DKPP Batalkan Penetapan Cawapres? Ini Penjelasannya!

literasihukum.com/en/can-the-dkpps-decision-nullify-the-determination-of-a-vice-presidential-candidate-here-is-the-explanation

…kasus konkret, termasuk penegakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi tahapan pemilu presiden dan wakil pr...

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 69 · Tahun 2018 • 02 Apr 2018

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

literasihukum.com/peraturan/10743/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-maros-nomor-25-tahun-2016-tentang-petunjuk-pelaksanaan-peraturan-daerah-nomor-4-tahun-2015-tentang-pelaksanaan-pemilihan-kepala-desa-secara-serentak

…NAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial

literasihukum.com/en/a-new-chapter-in-indonesian-democracy-a-comprehensive-analysis-of-the-constitutional-courts-decision-overturning-the-presidential-threshold

Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 30 · Tahun 2025 • 22 Sep 2025

Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2025

literasihukum.com/peraturan/4818/pemilihan-kuwu-serentak-tahun-2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indramayu Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2025

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 23 · Tahun 2024 • 20 Sep 2025

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak

literasihukum.com/peraturan/4838/perubahan-atas-peraturan-daerah-kota-jayapura-nomor-7-tahun-2018-tentang-pemilihan-kepala-kampung-serentak

…n atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung Serentak

Opini • 12 Jun 2025

Podcast Ulasan Artikel: Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu

literasihukum.com/en/article-review-podcast-legal-politics-of-simultaneous-election-regulation

…uti Podcast Ulas Artikel jurnal edisi ke-3 mengenai Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu.