Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2017

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN PARTAI POLITIK DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

literasihukum.com/peraturan/669/tata-cara-pemberian-dan-pertanggungjawaban-belanja-subsidi-belanja-hibah-belanja-bantuan-sosial-bantuan-partai-politik-dan-belanja-bantuan-keuangan

…entang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN PARTAI POLITIK DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Berita • 15 Feb 2026

Bareskrim Bongkar Lab Narkoba Jaringan Iran-Indonesia di Sunter Jakut, 1 WNA Ditangkap

news.literasihukum.com/en/the-national-police-criminal-investigation-department-bareskrim-uncovers-an-iran-indonesia-network-drug-laboratory-in-sunter-north-jakarta-1-foreign-national-arrested

Bareskrim bongkar lab narkoba jaringan Iran-Indonesia di Jakut. 1 WNA ditangkap. Ungkap kasus, barang bukti, dan dampak hukum.

Kamus Hukum

Bantuan sosial

literasihukum.com/kamus-hukum/1365/bantuan-sosial

Bantuan sosial Istilah hukum administrasi atau tata negara yang berkaitan dengan bantuan sosial. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Bantuan sosial: Istilah ini sering dipakai untuk menilai kewenangan, prosedur, dan akibat administr…

Kamus Hukum

Pengawasan bantuan sosial

literasihukum.com/kamus-hukum/2175/pengawasan-bantuan-sosial

Pengawasan bantuan sosial Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan bantuan sosial. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan bantuan sosial: Pengawasan dilakukan untuk memastikan tindakan p…

Kamus Hukum

Perlindungan akses bantuan hukum

literasihukum.com/kamus-hukum/2345/perlindungan-akses-bantuan-hukum

Perlindungan akses bantuan hukum Upaya hukum, norma, atau mekanisme yang ditujukan untuk menjaga dan memulihkan akses bantuan hukum. Kategori: Istilah Umum Contoh: Perlindungan akses bantuan hukum: Perlindungan biasanya dinilai dari kewajib…

Kamus Hukum

Hak atas akses bantuan hukum

literasihukum.com/kamus-hukum/1423/hak-atas-akses-bantuan-hukum

Hak atas akses bantuan hukum Hak atau kepentingan yang diakui hukum terkait akses bantuan hukum. Kategori: Istilah Umum Contoh: Hak atas akses bantuan hukum: Subjek hukum dapat menuntut pemenuhan dan penghormatan haknya. Sumber: Terminologi…

Kamus Hukum

Pelanggaran akses bantuan hukum

literasihukum.com/kamus-hukum/1853/pelanggaran-akses-bantuan-hukum

Pelanggaran akses bantuan hukum Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban atau larangan hukum berkaitan dengan akses bantuan hukum. Kategori: Istilah Umum Contoh: Pelanggaran akses bantuan hukum: Penilaiannya bergantung pada unsur, kerug…

Kamus Hukum

Sengketa bantuan sosial

literasihukum.com/kamus-hukum/2740/sengketa-bantuan-sosial

Sengketa bantuan sosial Perselisihan yang timbul dari keputusan, tindakan, atau kewenangan pemerintahan terkait bantuan sosial. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Sengketa bantuan sosial: Sengketa administratif biasanya menguji kew…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 28 · Tahun 2025 • 02 Jun 2026

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pupuk Subsidi untuk Pembudidaya Ikan & Sarana Penangkapan Ikan untuk Nelayan melalui Program Kartu Perikanan Beramal di Kabupaten Kolaka

literasihukum.com/peraturan/5196/petunjuk-teknis-penyaluran-bantuan-pupuk-subsidi-untuk-pembudidaya-ikan-sarana-penangkapan-ikan-untuk-nelayan-melalui-program-kartu-perikanan-beramal-di-kabupaten-kolaka

…n Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 28 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pupuk Subsidi untuk Pembudidaya Ikan & Sarana Penangkapan Ikan untuk Nelayan melalui Program Kartu Perikanan Beramal di Kabupaten Kolaka

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 62 · Tahun 1954 • 29 Nov 1954

Penetapan Bagian I.B.W. VI (Perusahaan Negeri Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

literasihukum.com/peraturan/16841/penetapan-bagian-ibw-vi-perusahaan-negeri-untuk-pembangkit-tenaga-listrik-dari-anggaran-republik-indonesia-untuk-tahun-tahun-dinas-1952-dan-1953

Undang-undang (UU) Nomor 62 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. VI (Perusahaan Negeri Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953