Showing 1120 of 130 results · ~286ms
Tips: use specific keywords, e.g. "KUHAP" or "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Undang-undang Darurat · No. 30 · Tahun 1950 • 24 Jul 2026
Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat
literasihukum.com/peraturan/16616/penggantian-kerugian-anggota-anggota-senat-republik-indonesia-serikat
…Nomor 30 Tahun 1950 tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat
Peraturan Undang-undang Darurat · No. 4 · Tahun 1950
Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
literasihukum.com/peraturan/16681/penerimaan-anggauta-angkatan-perang-republik-indonesia-serikat
…Darurat Nomor 4 Tahun 1950 tentang Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 1 · Tahun 1956
Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) Tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-Undang *)
literasihukum.com/peraturan/16783/penetapan-undang-undang-darurat-republik-indonesia-serikat-no20-tahun-1950-lembaran-negara-no31-tahun-1950-tentang-pemerintahan-jakarta-raya-sebagai-undang-undang
…ndang (UU) Nomor 1 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) Tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-Undang *)
Peraturan Undang-undang Darurat · No. 29 · Tahun 1950
Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia
literasihukum.com/peraturan/16617/penetapan-kejahatan-kejahatan-dan-pelanggaran-pelanggaran-yang-dilakukan-dalam-masa-pekerjaan-oleh-para-pejabat-yang-menurut-pasal-148-konstitusi-republik-indonesia-serikat-dalam-tingkat-pertama-dan-tertinggi-diadili-oleh-mahkamah-agung-indonesia
…am Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1955
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 33 Tahun 1950 untuk Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/16788/penetapan-undang-undang-darurat-no-33-tahun-1950-untuk-mencabut-kembali-undang-undang-darurat-republik-indonesia-serikat-no6-tahun-1950-tentang-pembentukan-jabatan-gubernur-militer-ibu-kota-sebagai-undang-undang
…Darurat No. 33 Tahun 1950 untuk Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-Undang
Peraturan Undang-undang Darurat · No. 10 · Tahun 1950
Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah Negara Pasundan oleh Republik Indonesia Serikat
literasihukum.com/peraturan/16672/penyelenggaraan-tugas-pemerintah-daerah-negara-pasundan-oleh-republik-indonesia-serikat
…0 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah Negara Pasundan oleh Republik Indonesia Serikat
Peraturan Undang-undang Darurat · No. 14 · Tahun 1950
Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pemerintahan di Negara Sumatera Selatan oleh Republik Indonesia Serikat
literasihukum.com/peraturan/16667/penyelenggaraan-tugas-tugas-pemerintahan-di-negara-sumatera-selatan-oleh-republik-indonesia-serikat
…nyelenggaraan Tugas-Tugas Pemerintahan di Negara Sumatera Selatan oleh Republik Indonesia Serikat
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 21 · Tahun 1954
Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
literasihukum.com/peraturan/16881/perjanjian-perburuhan-antara-serikat-buruh-dan-majikan
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
Peraturan Undang-undang Darurat · No. 11 · Tahun 1950
Tata-Cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah Republik Indonesia Serikat
literasihukum.com/peraturan/16671/tata-cara-perubahan-susunan-kenegaraan-dari-wilayah-republik-indonesia-serikat
…Tahun 1950 tentang Tata-Cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah Republik Indonesia Serikat
Materi Hukum • 03 Jan 2025
Sistem Hukum Amerika: Memahami Hak Konstitusional dan Peran Mahkamah Agung AS
literasihukum.com/en/the-american-legal-system-understanding-constitutional-rights-and-the-role-of-the-us-supreme-court
Pelajari struktur hukum Amerika Serikat, hak konstitusional, dan peran Mahkamah Agung AS. Ketahui bagaimana hukum di AS berkembang dan memengaruhi masyarakat.
Mau Konsultasi Hukum?
Live Chat Sign in to start Live Chat.
Sign in to use Live Chat
Live Chat is available only for signed-in users so your conversation history is saved securely.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Send an email to the admin for formal requests.
Help Center
Cek panduan singkat dan informasi layanan.