Berita • 24 Jan 2026

Bupati Sleman Harda Kiswaya Bersaksi dalam Sidang Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata

news.literasihukum.com/en/regent-of-sleman-harda-kiswaya-testifies-in-the-trial-of-alleged-corruption-of-tourism-grant-funds

Sidang dugaan korupsi Dana Hibah Pariwisata 2020 di Sleman menghadirkan saksi dan terdakwa dengan fokus pada Surat Edaran dan dampak hukum Pilkada.

Berita • 05 May 2024

Suara Dicuri, Calon Anggota DPRD Intan Jaya 2 Gugat KPU ke MK

news.literasihukum.com/en/votes-stolen-intan-jaya-regional-peoples-representative-council-candidate-2-sues-kpu-to-the-constitutional-court

Sidang MK atas gugatan suara dicuri dalam pemilihan DPRD Intan Jaya. Hakim dan pengacara tampak serius.

Berita • 12 Jun 2024

MK Tolak Permohonan PBB Terkait Pengisian Anggota DPRD Bulungan Dapil 1

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-rejects-the-united-nations-petition-regarding-the-filling-of-bulungan-dprd-members-in-electoral-district-1

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak Permohonan Perkara Nomor 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) terkait pengisian calon anggota DPRD Bulungan di...

Berita • 11 Jun 2024

Putusan MK: Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya

news.literasihukum.com/en/constitutional-court-ruling-re-voting-at-polling-stations-07-and-18-malawele-village-aimas-district-sorong-regency-southwest-papua

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan Permohonan Perkara Nomor 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) terkait pengisian calon anggota legis...

Berita • 28 Jan 2026

KPK Ubah 5 Ketentuan Pelaporan Gratifikasi dalam Peraturan Baru

news.literasihukum.com/en/kpk-changes-5-provisions-regarding-gratification-reporting-in-new-regulation

KPK menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2026 yang mengubah lima ketentuan pelaporan gratifikasi, termasuk batas wajar dan tugas UPG.

Berita • 23 Jul 2025

DPR Kaji Rencana Pembatasan Masa Jabatan Hakim Agung

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-considers-plans-to-limit-the-term-of-office-for-supreme-court-justices

Literasi Hukum - Sebuah diskursus baru mengenai masa bakti pemangku jabatan di lembaga negara kembali mengemuka. Setelah sebelumnya usia pensiun bagi perwira tinggi TNI diperpanjang dan usulan serupa...

Berita • 26 Jul 2025

Tidak Puas Putusan Hakim? Panduan Lengkap Upaya Hukum Pidana (Banding, Kasasi, PK)

news.literasihukum.com/en/dissatisfied-with-the-judges-decision-a-complete-guide-to-criminal-legal-remedies-appeal-cassation-judicial-review

Literasi Hukum - Palu hakim telah diketuk. Suara beratnya menggema di ruang sidang, menandai jatuhnya sebuah putusan. Bagi banyak orang, momen ini adalah akhir dari sebuah drama hukum yang melelahkan....

Berita • 18 Jul 2025

Terbukti Korupsi Impor Gula, Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara

news.literasihukum.com/en/found-guilty-of-sugar-import-corruption-former-minister-of-trade-tom-lembong-sentenced-to-45-years-in-prison

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan kepada mantan Menteri Perdagangan periode 2015...

Berita • 12 Jan 2026

Jadwal Berangkat Haji Reguler Dinilai Tak Pasti, Dosen Uji Pasal 13 Ayat (2) UU Haji dan Umrah di MK

news.literasihukum.com/en/the-departure-schedule-for-regular-hajj-pilgrims-is-considered-uncertain-lecturer-challenges-article-13-paragraph-2-of-the-hajj-and-umrah-law-in-the-constitutional-court

Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpastian pembagian kuota antarprovinsi dan estimasi keberangkatan haji reguler.

Berita • 20 Jan 2026

MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-rejects-the-judicial-review-of-the-tax-court-law-judges-must-be-rational

MK tolak uji materiil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.