Berita • 27 Mar 2024

11 Tindak Kecurangan Pemilu 2024 Dibongkar Tim Hukum AMIN di MK! Bukti Manipulasi Pemerintah Terungkap?

news.literasihukum.com/en/11-acts-of-2024-election-fraud-uncovered-by-amins-legal-team-at-the-constitutional-court-evidence-of-government-manipulation-revealed

Tim hukum yang mewakili pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah menyoroti 11 tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip...

Berita • 17 Sep 2025

MK Tolak PHPU Gubernur Papua: Dalil Anomali DPT 100% Dianggap Salah Paham Konsep Data Pemilih

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-rejects-the-election-result-dispute-for-the-governor-of-papua-the-argument-of-100-voter-list-anomaly-is-considered-a-misunderstanding-of-the-concept-of-vot

MK tolak gugatan Pilgub Papua. Dalil anomali pengguna hak pilih melebihi 100% DPT dinilai tak terbukti dan merupakan kekeliruan dalam memahami data pemilih.

Berita • 16 Sep 2025

Polda Metro Jaya Periksa Seluruh Staf Lokataru, Advokat Pertanyakan Arah Penyidikan Kasus Delpedro Cs

news.literasihukum.com/en/jakarta-metropolitan-police-examines-all-lokataru-staff-advocates-question-the-direction-of-the-investigation-in-the-delpedro-cs-case

Polda Metro Jaya periksa semua staf Lokataru, termasuk penasihat hukum Delpedro cs, sebagai saksi kasus penghasutan, menimbulkan pertanyaan tentang arah penyidikan.

Berita • 12 Jan 2026

Komdigi Putus Akses Sementara Grok di X, Fitur AI Dinilai Berisiko Picu Deepfake Seksual Non-Konsensual

news.literasihukum.com/en/komdigi-temporarily-suspends-access-to-grok-on-x-ai-feature-deemed-risky-for-triggering-non-consensual-sexual-deepfakes

…risiko konten pornografi palsu/deepfake seksual tanpa persetujuan. Pemerintah memanggil pihak X dan menegaskan kewajiban PSE sesuai Permenkominfo 5/2020.

Berita • 26 Jan 2026

KPK: Penetapan Tersangka Sah Terkait Praperadilan Sekjen DPR

news.literasihukum.com/en/kpk-the-determination-of-suspects-is-valid-related-to-the-pretrial-of-the-secretary-general-of-the-dpr

Jelang sidang praperadilan Sekjen DPR, KPK tegaskan penetapan tersangka sah. Namun, upaya penahanan masih terganjal satu prosedur krusial.

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/en/attacks-on-human-rights-defenders-must-not-be-tolerated

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.

Berita • 06 Jan 2026

KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain

news.literasihukum.com/en/the-criminal-procedure-code-of-2025-regulates-guilty-pleas-supreme-court-prepares-a-supreme-court-regulation-on-plea-bargaining

…uan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.

Berita • 15 Sep 2025

Reformasi Polri: LBH Masyarakat Desak Keterlibatan Ahli dan Penguatan Landasan Hukum Tim

news.literasihukum.com/en/police-reform-lbh-masyarakat-urges-involvement-of-experts-and-strengthening-the-legal-basis-of-the-team

LBH Masyarakat mendesak agar tim Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo melibatkan para ahli dan masyarakat sipil dengan landasan hukum yang kuat.

Berita • 17 Sep 2025

LBH Pers Sebut Gugatan Menteri Amran terhadap Tempo Janggal dan Abaikan UU Pers

news.literasihukum.com/en/lbh-pers-states-minister-amrans-lawsuit-against-tempo-is-odd-and-ignores-the-press-law

LBH Pers soroti gugatan Rp 200 M Menteri Amran ke Tempo sebagai kejanggalan yang abaikan UU Pers. Gugatan ini dinilai sebagai upaya pembungkaman pers (ULAP).

Berita • 20 Mar 2026

MK Tak Terima Gugatan Ubah “Sumatera Selatan” Jadi “Sumatra Selatan”

news.literasihukum.com/en/constitutional-court-rejects-lawsuit-to-change-sumatera-selatan-to-sumatra-selatan

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang meminta perubahan nama “Sumatera Selatan” menjadi “Sumatra Selatan” karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.