Materi Hukum • 24 Sep 2025

Non-Derogable Rights di Indonesia: Antara Jaminan Konstitusi dan Realitas Politik Kekuasaan

literasihukum.com/en/non-derogable-rights-in-indonesia-between-constitutional-guarantees-and-the-political-reality-of-power

Mengapa HAM absolut di Indonesia sering terabaikan? Artikel ini mengupas kesenjangan antara jaminan konstitusi dan realitas politik yang melemahkan non-derogable rights.

Berita • 14 Apr 2026

Komisi IV Libatkan Akademisi, Revisi UU Peternakan Didorong Lebih Adaptif

news.literasihukum.com/en/commission-iv-involves-academics-revision-of-the-livestock-law-encouraged-to-be-more-adaptive

Komisi IV DPR RI membuka partisipasi publik dalam revisi Undang-Undang Peternakan, dengan melibatkan akademisi dan praktisi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada peternak serta ketahanan pangan nasional.

Berita • 14 Mar 2026

Komisaris Tinggi PBB Soroti Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras

news.literasihukum.com/en/un-high-commissioner-highlights-acid-attack-case-of-kontras-activist

…BB soroti kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus. Desakan investigasi & perlindungan pembela HAM menguat. Apa dampak hukumnya?

Berita • 16 Sep 2025

Polda Metro Jaya Periksa Seluruh Staf Lokataru, Advokat Pertanyakan Arah Penyidikan Kasus Delpedro Cs

news.literasihukum.com/en/jakarta-metropolitan-police-examines-all-lokataru-staff-advocates-question-the-direction-of-the-investigation-in-the-delpedro-cs-case

Polda Metro Jaya periksa semua staf Lokataru, termasuk penasihat hukum Delpedro cs, sebagai saksi kasus penghasutan, menimbulkan pertanyaan tentang arah penyidikan.

Berita • 06 Jan 2026

KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain

news.literasihukum.com/en/the-criminal-procedure-code-of-2025-regulates-guilty-pleas-supreme-court-prepares-a-supreme-court-regulation-on-plea-bargaining

KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.

Berita • 08 Apr 2026

KPK Dapat Informasi Rumah Saksi Kasus Ade Kuswara Dibakar, Koordinasi dengan LPSK

news.literasihukum.com/en/kpk-receives-information-that-witnesss-house-in-ade-kuswara-case-was-burned-coordinates-with-lpsk

KPK koordinasi dengan LPSK terkait dugaan intimidasi saksi kasus suap Ade Kuswara. Rumah saksi diduga dibakar, penyidikan terancam.

Berita • 03 Jun 2024

Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres

news.literasihukum.com/en/the-proposed-revisions-to-the-indonesian-national-armed-forces-tni-and-indonesian-national-police-polri-laws-should-be-halted-the-president-is-expected-not-to-issue-a-presidential

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.

Editorial • 19 Mar 2026

Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam

literasihukum.com/en/the-state-must-not-hide-behind-uniforms

Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.

Berita • 05 Apr 2026

Kecelakaan Maut Kalideres: Truk TNI Lindas Ibu Rumah Tangga Hingga Tewas

news.literasihukum.com/en/fatal-kalideres-accident-tni-truck-runs-over-housewife-killing-her

Ani Maryati (51) tewas terlindas truk kedua iring-iringan TNI di Kalideres. Analisis Pasal 311 KUHP, Peradilan Militer, dan hak korban.

Berita • 15 Jan 2026

Pasal 218 KUHP Baru: Batas antara Kritik dan Penghinaan Presiden yang Memicu Perdebatan

news.literasihukum.com/en/article-218-of-the-new-criminal-code-the-line-between-criticism-and-insulting-the-president-sparks-debate

Salah satu ketentuan yang paling banyak disorot dalam KUHP Baru adalah Pasal 218, yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden