Berita • 24 Feb 2026

DPR Susun Naskah Akademik RUU Perampasan Aset

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-compiles-an-academic-paper-for-the-bill-on-asset-forfeiture

DPR melalui Komisi III menyusun naskah akademik RUU Perampasan Aset. RUU ini memuat dua konsep perampasan aset: berbasis putusan pidana dan tanpa putusan pidana dengan syarat tertentu.

Berita • 18 Feb 2026

Pagar Rumah Jusuf Kalla di Kebayoran Baru Ditabrak Mobil, Sopir Diduga Mengantuk

news.literasihukum.com/en/jusuf-kallas-house-fence-in-kebayoran-baru-hit-by-car-driver-suspected-of-falling-asleep

Mobil tabrak pagar rumah Jusuf Kalla di Kebayoran Baru. Polisi duga sopir mengantuk. Mediasi ganti rugi kerusakan akan ditempuh.

Berita • 21 Apr 2026

Kemenkeu Rancang Aturan Baru: Jalan Tol Bakal Kena PPN pada 2028

news.literasihukum.com/en/kemenkeu-rancang-aturan-baru-jalan-tol-bakal-kena-ppn-pada-2028

Kementerian Keuangan melalui DJP merancang RPMK untuk menetapkan jasa jalan tol sebagai objek PPN. Kebijakan ini masuk Renstra DJP dan ditargetkan berlaku 2028.

Berita • 24 Jul 2025

Babak Baru Kasus Ijazah Palsu: Penyidik Sita Ijazah Asli Jokowi di Solo

news.literasihukum.com/en/a-new-chapter-in-the-fake-diploma-case-investigators-confiscate-jokowis-original-diploma-in-solo

SURAKARTA, Literasi Hukum – Penyidik dari Polda Metro Jaya telah menyita ijazah asli Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sarjana (S1) milik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penyitaan ini dilakukan se...

Berita • 12 Jan 2026

10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”

news.literasihukum.com/en/10-notes-from-prof-adrianus-meliala-for-police-reform-in-commission-iii-of-the-dpr-the-police-are-considered-unable-to-implement-the-paradox-character

Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…

Berita • 07 Apr 2026

Kepala BNN Dorong Larangan Vape Masuk RUU Narkotika, Soroti Temuan Zat Narkoba dalam Liquid

news.literasihukum.com/en/head-of-the-national-narcotics-board-encourages-vape-ban-to-be-included-in-the-draft-narcotics-law-highlights-findings-of-narcotic-substances-in-liquids

Kepala BNN usul larangan vape di RUU Narkotika karena temuan zat narkoba dalam liquid. Etomidate kini masuk golongan II narkotika.

Berita • 13 Apr 2026

KPK Tahan Ajudan Gubernur Riau dalam Kasus Dugaan Pemerasan “Jatah Preman”

news.literasihukum.com/en/kpk-detains-riau-governors-aide-in-alleged-extortion-case-of-preman-portion

KPK menahan Marjani, ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, dalam pengembangan kasus dugaan pemerasan “jatah preman” di lingkungan Pemprov Riau.

Berita • 11 Feb 2026

Habiburokhman Minta Ayah di Pariaman Tak Dijatuhi Hukuman Mati atau Seumur Hidup

news.literasihukum.com/en/habiburokhman-asks-that-the-father-in-pariaman-not-be-sentenced-to-death-or-life-imprisonment

Habiburokhman minta ayah di Pariaman yang bunuh terduga pelaku cabul anak tidak dihukum mati. Pembelaan terpaksa lampaui batas jadi sorotan.

Berita • 03 Jun 2024

Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres

news.literasihukum.com/en/the-proposed-revisions-to-the-indonesian-national-armed-forces-tni-and-indonesian-national-police-polri-laws-should-be-halted-the-president-is-expected-not-to-issue-a-presidential

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.

Berita • 08 Jan 2026

Sejarah Baru: MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara karena Politik Uang Terstruktur

news.literasihukum.com/en/a-new-chapter-the-constitutional-court-disqualifies-all-candidates-in-the-north-barito-regional-election-due-to-structured-money-politics

Mahkamah Konstitusi mencetak sejarah baru di awal tahun 2026 dengan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon dalam sengketa Pilkada Barito Utara akibat terbukti melakukan politik uang masif. MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tot…