Berita • 22 Sep 2025

RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat

news.literasihukum.com/en/election-bill-included-in-the-2026-national-legislation-program-commission-ii-of-the-house-of-representatives-ready-to-discuss-public-attention-intensifies

RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.

Berita • 23 Sep 2025

Konflik Bupati vs Wabup Sidoarjo: Mutasi ASN Berujung Laporan ke Kemendagri

news.literasihukum.com/en/sidoarjo-regent-vs-vice-regent-conflict-asn-transfers-lead-to-report-to-the-ministry-of-home-affairs

Hubungan Bupati Sidoarjo Subandi dan Wabup Mimik Idayana memanas akibat mutasi ASN. Mimik menuding ada cacat prosedur dan akan melapor ke Kemendagri

Berita • 26 Jul 2025

Tidak Puas Putusan Hakim? Panduan Lengkap Upaya Hukum Pidana (Banding, Kasasi, PK)

news.literasihukum.com/en/dissatisfied-with-the-judges-decision-a-complete-guide-to-criminal-legal-remedies-appeal-cassation-judicial-review

Literasi Hukum - Palu hakim telah diketuk. Suara beratnya menggema di ruang sidang, menandai jatuhnya sebuah putusan. Bagi banyak orang, momen ini adalah akhir dari sebuah drama hukum yang melelahkan....

Berita • 06 Mar 2026

Komisi Reformasi Polri Rampung, Laporan ke Prabowo Ditargetkan Sebelum Lebaran

news.literasihukum.com/en/komisi-reformasi-polri-rampung-laporan-ke-prabowo-ditargetkan-sebelum-lebaran

Komisi Reformasi Polri menyelesaikan rekomendasi reformasi kelembagaan Polri dan menargetkan laporan kepada Presiden Prabowo sebelum Lebaran 2026. Reformasi diarahkan hingga 2029.

Berita • 24 Sep 2025

Mahfud MD Gabung Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo, Soroti Kultur Korup

news.literasihukum.com/en/mahfud-md-joins-police-reform-committee-formed-by-prabowo-highlights-corrupt-culture

Mahfud MD menerima tawaran Presiden Prabowo untuk masuk dalam Komite Reformasi Polri. Ia menyoroti kultur buruk dan matinya meritokrasi sebagai masalah utama kepolisian.

Berita • 25 Jul 2025

Pimpinan DPR Terima Kajian Komisi III soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Hakim MK

news.literasihukum.com/en/the-speaker-of-the-house-received-a-study-from-commission-iii-regarding-allegations-of-abuse-of-authority-by-constitutional-court-judges

Pimpinan DPR menerima surat Komisi III berisi kajian dugaan penyalahgunaan wewenang hakim MK terkait putusan pemilu nasional dan lokal terpisah. Dokumen itu berpotensi menjadi dasar evaluasi terhadap...

Berita • 23 Feb 2026

Seskab Teddy Bantah Isu Produk AS Bisa Masuk RI Tanpa Sertifikasi Halal

news.literasihukum.com/en/cabinet-secretary-teddy-denies-allegations-that-us-products-can-enter-indonesia-without-halal-certification

…kab bantah produk AS bebas sertifikasi halal di RI. Produk wajib halal tetap harus penuhi aturan BPJPH. Ada perjanjian saling pengakuan

Berita • 08 Nov 2025

Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru

news.literasihukum.com/en/quo-vadis-pbpi-assessing-the-legitimacy-and-limits-of-authority-of-the-padel-organization-under-the-auspices-of-the-new-sports-law

Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...

Berita • 06 Jan 2026

Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan

news.literasihukum.com/en/criminal-code-transition-cases-judges-encouraged-to-firmly-choose-the-old-or-new-articles-that-are-most-advantageous

KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.

Berita • 18 Sep 2025

MK: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Telah Akomodasi Kebutuhan Seluruh Warga Negara

news.literasihukum.com/en/constitutional-court-traffic-signaling-devices-have-accommodated-the-needs-of-all-citizens

MK tolak uji materi UU LLAJ terkait APILL yang dinilai diskriminatif bagi penyandang buta warna. MK tegaskan pemerintah wajib akomodasi kebutuhan disabilitas.