Berita • 20 Jan 2026

MK: Kolumnis & Kontributor Lepas Dilindungi Hukum

news.literasihukum.com/en/constitutional-court-columnists-freelance-contributors-are-protected-by-law

MK tegaskan kolumnis & kontributor lepas tetap dilindungi hukum. Perlindungan via UU Pers jika penuhi syarat wartawan, atau UU lain terkait HAM.

Berita • 12 Jan 2026

Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diuji Lagi di MK, Pemohon Gugat Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan

news.literasihukum.com/en/prohibition-of-interreligious-marriage-registration-being-challenged-again-in-the-constitutional-court-petitioner-sues-article-2-paragraph-1-of-the-marriage-law

Tiga pemohon menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai frasa “menurut” memicu multitafsir yang menutup akses pencatatan perkawinan beda agama, diperkuat SEMA 2/2023.

Berita • 20 Jan 2026

MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan dari Kriminalisasi

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-strengthens-legal-protection-for-journalists-from-criminalization

MK tegaskan perlindungan hukum wartawan adalah instrumen konstitusional. Pidana/perdata jadi upaya terakhir setelah mediasi Dewan Pers.

Berita • 05 Apr 2026

Kecelakaan Maut Kalideres: Truk TNI Lindas Ibu Rumah Tangga Hingga Tewas

news.literasihukum.com/en/fatal-kalideres-accident-tni-truck-runs-over-housewife-killing-her

…ruk kedua iring-iringan TNI di Kalideres. Analisis Pasal 311 KUHP, Peradilan Militer, dan hak korban.

Berita • 01 Mar 2024

MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-rules-the-4-parliamentary-threshold-conditionally-constitutional-for-the-2029-election

Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prin...

Berita • 22 Apr 2026

DPR Resmi Sahkan UU PPRT, PRT Kini Punya Kepastian Hukum dan BPJS

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-officially-ratifies-the-domestic-worker-protection-bill-domestic-workers-now-have-legal-certainty-and-social-security

Mengakhiri penantian 22 tahun, DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Aturan ini wajibkan kontrak kerja dan jaminan sosial.

Berita • 15 Aug 2023

Ghana Mengakhiri Hukuman Mati dan Beralih ke Hukuman Penjara Seumur Hidup

news.literasihukum.com/en/ghana-abolishes-the-death-penalty-and-shifts-to-life-imprisonment

Literasi Hukum - Ghana mengakhiri hukuman mati setelah parlemen Ghana menyetujui dan mengambil keputusan bersejarah dengan menghapuskan hukuman mati dari sistem peradilannya. Presiden Ghana, Addo Dank...

Berita • 27 Mar 2024

11 Tindak Kecurangan Pemilu 2024 Dibongkar Tim Hukum AMIN di MK! Bukti Manipulasi Pemerintah Terungkap?

news.literasihukum.com/en/11-acts-of-2024-election-fraud-uncovered-by-amins-legal-team-at-the-constitutional-court-evidence-of-government-manipulation-revealed

Tim hukum yang mewakili pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah menyoroti 11 tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip...

Berita • 18 Sep 2025

MK Putuskan Tenggat Gugatan PHK Dihitung 1 Tahun Sejak Mediasi Gagal, Bukan dari Tanggal PHK

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-decides-that-the-deadline-for-termination-lawsuits-is-calculated-as-1-year-since-mediation-failed-not-from-the-date-of-termination

MK putuskan! Batas waktu gugatan PHK 1 tahun kini dihitung sejak mediasi atau konsiliasi gagal, bukan dari tanggal PHK. Simak putusan MK terbaru.

Berita • 17 Sep 2025

MK Tolak PHPU Gubernur Papua: Dalil Anomali DPT 100% Dianggap Salah Paham Konsep Data Pemilih

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-rejects-the-election-result-dispute-for-the-governor-of-papua-the-argument-of-100-voter-list-anomaly-is-considered-a-misunderstanding-of-the-concept-of-vot

MK tolak gugatan Pilgub Papua. Dalil anomali pengguna hak pilih melebihi 100% DPT dinilai tak terbukti dan merupakan kekeliruan dalam memahami data pemilih.