Kamus Hukum

Tindak pidana perjudian

literasihukum.com/kamus-hukum/694/tindak-pidana-perjudian

…rbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkait perjudian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana perjudian berdasarkan alat bukti yang diajukan. Hukum Pidana Rujukan um…

Kamus Hukum

Tindak pidana perusakan barang

literasihukum.com/kamus-hukum/687/tindak-pidana-perusakan-barang

…yang dilarang dan diancam pidana terkait perusakan barang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana perusakan barang berdasarkan alat bukti yang diajukan. Hukum Pidana Ruj…

Kamus Hukum

Tindak pidana perzinahan

literasihukum.com/kamus-hukum/698/tindak-pidana-perzinahan

…buatan yang dilarang dan diancam pidana terkait perzinahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana perzinahan berdasarkan alat bukti yang diajukan. Hukum Pidana Rujukan u…

Kamus Hukum

TPPU

literasihukum.com/kamus-hukum/386/tppu

TPPU Tindak Pidana Pencucian Uang: kejahatan menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana. Contoh: Dalam pembahasan hukum pidana, istilah “TPPU” sering digunakan. Hukum Pidana Rujukan umum: KUHP dan doktrin hukum pidana

Berita • 19 Mar 2024

Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung

news.literasihukum.com/en/the-governor-and-vice-governor-of-jakarta-will-still-be-directly-elected

Setelah melalui perdebatan, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) memutuskan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap dipilih langsung oleh rakya...

Berita • 24 Jan 2026

KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta Dari Kepala DPMPTSP Kota Madiun Dalam Kasus Pemerasan CSR

news.literasihukum.com/en/the-corruption-eradication-commission-kpk-seizes-hundreds-of-millions-in-cash-from-the-head-of-dpmptsp-madiun-city-in-a-csr-extortion-case

KPK menyita uang tunai dan dokumen dari Kepala DPMPTSP Madiun terkait kasus pemerasan CSR dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota nonaktif Maidi.

Berita • 17 May 2024

DPR Abaikan Masukan Publik, Revisi UU MK Tetap Berjalan

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-ignores-public-input-revision-of-the-constitutional-court-law-continues

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikukuh untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat.

Berita • 14 Apr 2026

Komisi IV Libatkan Akademisi, Revisi UU Peternakan Didorong Lebih Adaptif

news.literasihukum.com/en/commission-iv-involves-academics-revision-of-the-livestock-law-encouraged-to-be-more-adaptive

Komisi IV DPR RI membuka partisipasi publik dalam revisi Undang-Undang Peternakan, dengan melibatkan akademisi dan praktisi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada peternak serta ketahanan pangan nasional.

Berita • 18 Sep 2025

Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik

news.literasihukum.com/en/constitutional-court-rejects-formal-review-of-state-owned-enterprises-law-urges-legislators-to-prioritize-public-input

MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...

Berita • 19 Jan 2026

Komisi II DPR Pastikan RUU Pemilu Tak Ubah Mekanisme Pilpres

news.literasihukum.com/en/commission-ii-of-the-house-of-representatives-ensures-the-election-bill-does-not-change-the-presidential-election-mechanism

Ketua Komisi II DPR menegaskan revisi UU Pemilu tidak mengubah mekanisme pilpres langsung, fokus pada isu teknis dan partisipasi publik.