Materi Hukum • 28 Jul 2025

Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial

literasihukum.com/en/a-new-chapter-in-indonesian-democracy-a-comprehensive-analysis-of-the-constitutional-courts-decision-overturning-the-presidential-threshold

Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...

Materi Hukum • 20 Dec 2025

Kupas Tuntas Asas Lex Favor Reo: Dinamika Hukum Transitoir dari KUHP Lama ke KUHP Nasional

literasihukum.com/en/thorough-analysis-of-the-principle-lex-favor-reo-the-legal-dynamics-of-transitory-from-the-old-criminal-code-to-the-national-criminal-code

Analisis mendalam asas Lex Favor Reo dalam hukum pidana. Memahami penerapan prinsip hukum yang paling menguntungkan dalam transisi KUHP Baru.

Berita • 23 Feb 2026

Seskab Teddy Bantah Isu Produk AS Bisa Masuk RI Tanpa Sertifikasi Halal

news.literasihukum.com/en/cabinet-secretary-teddy-denies-allegations-that-us-products-can-enter-indonesia-without-halal-certification

…kab bantah produk AS bebas sertifikasi halal di RI. Produk wajib halal tetap harus penuhi aturan BPJPH. Ada perjanjian saling pengakuan

Berita • 08 Nov 2025

Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru

news.literasihukum.com/en/quo-vadis-pbpi-assessing-the-legitimacy-and-limits-of-authority-of-the-padel-organization-under-the-auspices-of-the-new-sports-law

Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...

Materi Hukum • 30 Sep 2025

Runtuhnya Negara Hukum dan Demokrasi: Pelajaran Global dan Tantangan di Indonesia

literasihukum.com/en/the-collapse-of-the-rule-of-law-and-democracy-global-lessons-and-challenges-in-indonesia

Artikel opini ini mengulas runtuhnya negara hukum dan demokrasi di dunia serta tanda kemunduran demokrasi Indonesia, disertai solusi menjaga supremasi hukum.

Berita • 24 Sep 2025

Mahfud MD Gabung Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo, Soroti Kultur Korup

news.literasihukum.com/en/mahfud-md-joins-police-reform-committee-formed-by-prabowo-highlights-corrupt-culture

Mahfud MD menerima tawaran Presiden Prabowo untuk masuk dalam Komite Reformasi Polri. Ia menyoroti kultur buruk dan matinya meritokrasi sebagai masalah utama kepolisian.

Berita • 22 Sep 2025

RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat

news.literasihukum.com/en/election-bill-included-in-the-2026-national-legislation-program-commission-ii-of-the-house-of-representatives-ready-to-discuss-public-attention-intensifies

RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.

Materi Hukum • 09 Mar 2026

12 Perbedaan KUHAP 2025 dan KUHAP 1981

literasihukum.com/en/12-differences-between-the-criminal-procedure-code-of-2025-and-the-criminal-procedure-code-of-1981

KUHAP 2025 menggantikan KUHAP 1981. Simak 12 perubahan penting soal tersangka, advokat, korban, bukti elektronik, dan putusan hakim.

Berita • 06 Jan 2026

Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan

news.literasihukum.com/en/criminal-code-transition-cases-judges-encouraged-to-firmly-choose-the-old-or-new-articles-that-are-most-advantageous

KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.

Berita • 06 Mar 2026

Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029

news.literasihukum.com/en/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-ini-risiko-besar-menjelang-pemilu-2029

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.