Materi Hukum • 28 Mar 2025

Konflik Israel dan Palestina Perspektif Hukum Internasional dan Peran Indonesia dalam Menanganinya

literasihukum.com/en/the-israeli-palestinian-conflict-an-international-law-perspective-and-indonesias-role-in-addressing-it

Artikel ini membahas tindakan serangan Israel dalam perspektif hukum internasional, penegakan hukum oleh PBB, peran Indonesia dalam penangananan konflik tersebut

Berita • 28 Feb 2025

Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim dan UiTM Malaysia Gelar Kuliah Tamu Internasional, Bahas Kontrak Konstruksi Indonesia–Malaysia

news.literasihukum.com/en/the-faculty-of-law-of-upn-veteran-east-java-and-uitm-malaysia-held-an-international-guest-lecture-discussing-indonesian-malaysian-construction-contracts

Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur (UPN ”Veteran” Jatim) sukses menggelar kegiatan International Guest Lecture dengan tema “Legal Aspects Of Construction Contracts In Indonesia And Malaysia”.

Materi Hukum

7 Kebiasaan Sehari-hari di HP yang Berisiko Melanggar Hukum

literasihukum.com/en/7-kebiasaan-sehari-hari-di-hp-yang-berisiko-melanggar-hukum

Unggah foto orang, sebar screenshot chat, buka HP pasangan, hingga pakai WiFi tanpa izin bisa berisiko hukum. Ini penjelasan aturan UU PDP, UU ITE, dan Hak Cipta.

Berita • 15 Jul 2024

Mahasiswa UPN Veteran Jatim Magang di Kejaksaan Bojonegoro, Tingkatkan Kompetensi dan Pengabdian Masyarakat

news.literasihukum.com/en/upn-veteran-jatim-students-intern-at-the-bojonegoro-prosecutors-office-enhancing-competence-and-community-service

…pan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur melaksanakan kerja sama strategis dengan berbagai insti...

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Menata Ulang Independensi BI, OJK, dan LPS: Gagasan Baru Konstitusionalisme Moneter

literasihukum.com/en/restructuring-the-independence-of-bi-ojk-and-lps-a-new-idea-of-monetary-constitutionalism

Literasi Hukum - Di tengah kompleksitas ekonomi global dan nasional, tiga lembaga memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia: Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK...

Berita • 22 Sep 2025

Apa Itu Ibu Kota Politik? Ini Penjelasan Resmi KSP soal Target IKN 2028

news.literasihukum.com/en/what-is-a-political-capital-here-is-the-official-explanation-from-the-presidential-staff-office-regarding-the-2028-ikn-target

Kepala KSP M. Qodari jelaskan makna IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Bukan berarti ada ibu kota ekonomi, tapi kesiapan pusat pemerintahan secara utuh

Berita • 23 Sep 2025

DPR Ketuk Palu: RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas 2025-2026

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-approves-bill-on-asset-forfeiture-officially-included-in-the-2025-2026-national-legislation-program

RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Ketahui alasan dan daftar RUU penting lainnya yang dibahas.

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Mengamankan Demokrasi: Mencegah Risiko Perubahan Konstitusi Otokratik di Indonesia

literasihukum.com/en/securing-democracy-preventing-the-risk-of-autocratic-constitutional-change-in-indonesia

Literasi Hukum - Di berbagai belahan dunia, janji demokrasi yang lahir dari runtuhnya rezim otoriter kini berada di bawah ancaman baru yang lebih subtil dan berbahaya. Ancaman ini tidak lagi datang da...

Berita • 08 Nov 2025

Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru

news.literasihukum.com/en/quo-vadis-pbpi-assessing-the-legitimacy-and-limits-of-authority-of-the-padel-organization-under-the-auspices-of-the-new-sports-law

Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...

Berita • 02 Mar 2026

MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor

news.literasihukum.com/en/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor

MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.