Berita • 12 Jan 2026

10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”

news.literasihukum.com/en/10-notes-from-prof-adrianus-meliala-for-police-reform-in-commission-iii-of-the-dpr-the-police-are-considered-unable-to-implement-the-paradox-character

Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…

Berita • 24 Jan 2026

Bupati Sleman Harda Kiswaya Bersaksi dalam Sidang Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata

news.literasihukum.com/en/regent-of-sleman-harda-kiswaya-testifies-in-the-trial-of-alleged-corruption-of-tourism-grant-funds

Sidang dugaan korupsi Dana Hibah Pariwisata 2020 di Sleman menghadirkan saksi dan terdakwa dengan fokus pada Surat Edaran dan dampak hukum Pilkada.

Berita • 26 Jan 2026

KPK: Penetapan Tersangka Sah Terkait Praperadilan Sekjen DPR

news.literasihukum.com/en/kpk-the-determination-of-suspects-is-valid-related-to-the-pretrial-of-the-secretary-general-of-the-dpr

Jelang sidang praperadilan Sekjen DPR, KPK tegaskan penetapan tersangka sah. Namun, upaya penahanan masih terganjal satu prosedur krusial.

Berita • 08 Jan 2026

PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026

news.literasihukum.com/en/regulation-of-the-minister-of-finance-962025-revision-of-regulations-on-the-settlement-of-alleged-criminal-offenses-in-excise-without-investigation-effective-january-14-2026

PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.

Berita • 14 Apr 2026

RUU Perlindungan Saksi dan Korban Disetujui Komisi XIII DPR untuk Dibawa ke Paripurna

news.literasihukum.com/en/the-bill-on-the-protection-of-witnesses-and-victims-approved-by-commission-xiii-of-the-house-of-representatives-to-be-brought-to-plenary-session

Komisi XIII DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna.

Berita • 06 Apr 2026

Komisi III Wanti-wanti RUU Perampasan Aset Tak Jadi Alat Penyalahgunaan Kekuasaan

news.literasihukum.com/en/commission-iii-warns-against-the-potential-abuse-of-power-in-the-draft-law-on-asset-forfeiture

Komisi III DPR menegaskan RUU Perampasan Aset tidak boleh menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. DPR juga meminta aset yang dirampas benar-benar terbukti berasal dari tindak pidana.

Berita • 06 Mar 2026

Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029

news.literasihukum.com/en/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-ini-risiko-besar-menjelang-pemilu-2029

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.

Materi Hukum • 16 Apr 2026

Sejarah Hukum terhadap Relasi Manusia dengan Alam

literasihukum.com/en/legal-history-of-human-relations-with-nature

Relasi antara manusia dan alam bukan sekadar hubungan faktual, melainkan konstruksi makna yang membentuk cara manusia memahami dan mengaturnya melalui hukum. Dari sinilah hukum lahir sebagai cerminan nilai, sekaligus penentu posisi manusia…

Berita • 24 Feb 2026

DPR Susun Naskah Akademik RUU Perampasan Aset

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-compiles-an-academic-paper-for-the-bill-on-asset-forfeiture

DPR melalui Komisi III menyusun naskah akademik RUU Perampasan Aset. RUU ini memuat dua konsep perampasan aset: berbasis putusan pidana dan tanpa putusan pidana dengan syarat tertentu.

Materi Hukum • 20 Apr 2026

Strategi Pledoi Elite: Teknik Menang Perkara di Pengadilan

literasihukum.com/en/strategi-pledoi-elite-menang-perkara-pengadilan

Pelajari strategi pledoi elite, teknik litigasi, dan konstruksi pembelaan berlapis untuk memenangkan perkara di pengadilan secara sistematis dan berbasis hukum.