Berita • 16 Apr 2026

Polda Metro & KPK Bekuk 4 Pegawai Gadungan Pemeras Anggota DPR

news.literasihukum.com/en/jakarta-metropolitan-police-corruption-eradication-commission-arrest-4-fake-officials-extorting-members-of-parliament

Tim gabungan Polda Metro Jaya dan KPK berhasil menangkap empat pegawai KPK gadungan di Jakarta Barat yang memeras anggota DPR RI dengan barang bukti 17.400 USD.

Berita • 16 Apr 2026

Sindikat Pegawai KPK Gadungan Pemeras Sahroni Rp 300 Juta Ditangkap

news.literasihukum.com/en/syndicate-of-fake-kpk-employees-extorting-sahroni-idr-300-million-arrested

Empat pegawai KPK gadungan diringkus Polda Metro Jaya usai tepergok memeras Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni senilai Rp300 juta dengan modus dana operasional.

Berita • 19 Apr 2026

Ketua Golkar Maluku Tenggara Tewas Ditikam di Bandara, Polisi Bekuk Dua Pelaku Bermotif Dendam

news.literasihukum.com/en/southeast-maluku-golkar-chairman-stabbed-to-death-at-airport-police-arrest-two-suspects-with-revenge-motive

Ketua DPC Partai Golkar Maluku Tenggara tewas ditikam usai mendarat di Bandara Karel Sadsuitubun. Polisi amankan dua pelaku dengan dugaan motif dendam.

Berita • 22 Feb 2024

Gugatan PTUN Anwar Usman: Jimly Asshiddiqie Berharap Anwar Usman Menunjukkan Sikap Patriotis dan Bijaksana

news.literasihukum.com/en/anwar-usmans-state-administrative-court-lawsuit-jimly-asshiddiqie-hopes-anwar-usman-will-show-a-patriotic-and-wise-attitude

Prof Jimly berharap Anwar Usman akan menunjukkan sikap yang patriotis dan bijaksana dengan menerima sanksi dari MKMK yang mencabut jabatannya sebagai Ketua MK.

Materi Hukum • 24 Jun 2024

Extra Judicial Killing: Suatu Analisis Hukum dan Sosial

literasihukum.com/en/extra-judicial-killing-a-legal-and-social-analysis

Artikel ini membahas fenomena extra judicial killing dari perspektif hukum dan sosial, termasuk definisi, kasus-kasus di Indonesia, dampak sosial dan politik, serta upaya pencegahan.

Materi Hukum • 24 Sep 2025

Non-Derogable Rights di Indonesia: Antara Jaminan Konstitusi dan Realitas Politik Kekuasaan

literasihukum.com/en/non-derogable-rights-in-indonesia-between-constitutional-guarantees-and-the-political-reality-of-power

Mengapa HAM absolut di Indonesia sering terabaikan? Artikel ini mengupas kesenjangan antara jaminan konstitusi dan realitas politik yang melemahkan non-derogable rights.

Berita • 17 Sep 2025

Gugatan Ijazah Jokowi Kembali Bergulir di PN Solo, Kini Menggunakan Mekanisme Citizen Lawsuit

news.literasihukum.com/en/the-lawsuit-regarding-jokowis-diploma-resurfaces-in-the-solo-district-court-now-utilizing-a-citizen-lawsuit-mechanism

Gugatan ijazah Jokowi kembali digelar di PN Solo dengan mekanisme Citizen Lawsuit. Sidang perdana ditunda, penggugat minta pergantian majelis hakim.

Materi Hukum • 17 Feb 2026

Cara Melaporkan Tindak Pidana Memaksa Masuk Rumah Berdasarkan KUHP Baru

literasihukum.com/en/forcing-entry-into-a-houseyard-article-257-of-the-new-criminal-code-penalties

Orang masuk rumah/pekarangan tanpa izin dan tidak mau pergi? Simak Pasal 257 KUHP Baru: unsur perbuatan, ancaman 1–2 tahun, denda kategori II–III, plus tips bukti dan langkah aman.

Materi Hukum • 16 Feb 2026

Difitnah di Grup WA atau Medsos? Ini Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Baru & Hukumannya

literasihukum.com/en/defamed-in-a-wa-group-or-social-media-here-are-the-articles-on-defamation-in-the-new-criminal-code-the-penalties

Nama Anda dicemarkan di grup WhatsApp/Instagram? Simak Pasal 433–436 KUHP Baru, bedanya pencemaran vs fitnah, delik aduan (Pasal 440), dan pemberatan 1/3 via teknologi informasi (Pasal 441).

Berita • 12 Jan 2026

10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”

news.literasihukum.com/en/10-notes-from-prof-adrianus-meliala-for-police-reform-in-commission-iii-of-the-dpr-the-police-are-considered-unable-to-implement-the-paradox-character

Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…