Berita • 15 May 2024

KPU Minta MK Tolak Gugatan PDI-P Soal Hasil Pemilu di Jambi

news.literasihukum.com/en/the-general-elections-commission-asks-the-constitutional-court-to-reject-pdi-ps-lawsuit-regarding-the-election-results-in-jambi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Jambi Da...

Berita • 18 Sep 2025

MK: Pembentuk UU Perlu Tinjau Ulang Batas Wilayah Kota Bontang

news.literasihukum.com/en/constitutional-court-lawmakers-need-to-re-examine-the-boundaries-of-bontang-city

MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta.

Berita • 16 Sep 2025

RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi

news.literasihukum.com/en/the-draft-criminal-code-limits-criminal-case-appeals-to-the-supreme-court-threats-of-under-5-years-stop-at-the-high-court

RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.

Berita • 06 Jan 2026

KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain

news.literasihukum.com/en/the-criminal-procedure-code-of-2025-regulates-guilty-pleas-supreme-court-prepares-a-supreme-court-regulation-on-plea-bargaining

KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.

Berita • 06 May 2026

Perpres RAN PE Berlaku: Pencegahan Terorisme atau Pembatasan HAM?

news.literasihukum.com/en/perpres-ran-pe-berlaku-pencegahan-terorisme-atau-pembatasan-ham

Secara resmi presiden Prabowo Subianto telah menandatangani dan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN PE

Kamus Hukum

Anjak piutang (Factoring)

literasihukum.com/kamus-hukum/47/anjak-piutang-factoring

…dari suatu perusahaan, tagihan mana berasal dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri

Kamus Hukum

Kedaulatan

literasihukum.com/kamus-hukum/907/kedaulatan

Kedaulatan Hak eksklusif negara untuk mengatur urusan dalam negeri dan mengendalikan wilayahnya tanpa intervensi yang tidak sah. Contoh: Dalam kerja sama lintas negara, konsep kedaulatan sering menjadi rujukan. Hukum Internasional Rujukan u…

Kamus Hukum

PPh Pasal 21

literasihukum.com/kamus-hukum/2675/pph-pasal-21

…dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Kategori: Hukum Pajak Sinonim: PPh 21 Contoh: Contoh: Istilah "PPh Pasal 21" digunakan dalam konteks hukum pajak. Sumber: UU PPh Rujukan: UU P…

Kamus Hukum

PPh Pasal 23

literasihukum.com/kamus-hukum/2676/pph-pasal-23

…bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa tertentu yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri. Kategori: Hukum Pajak Sinonim: PPh 23 Contoh: Contoh: Istilah "PPh Pasal 23" digunakan dalam konteks hukum pajak. Sumber: UU PPh Rujukan: UU P…

Kamus Hukum

Gratifikasi

literasihukum.com/kamus-hukum/98/gratifikasi

Gratifikasi Pemberian kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang terkait jabatan dan berlawanan dengan kewajiban. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Gratifikasi" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Pra…