Search Results: undang-undang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 60 · Tahun 1958 • 17 Jul 2026

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku" (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 80), Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16035/penetapan-undang-undang-darurat-no-23-tahun-1957-tentang-pembentukan-daerah-daerah-swatantra-tingkat-ii-dalam-wilayah-daerah-swatantra-tingkat-i-maluku-lembaran-negara-tahun-1957-no-80-sebagai-undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku" (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 80), S…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 22 · Tahun 1958 • 17 Jul 2026

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 147) Tentang Perubahan "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad Tahun 1937 No. 604) Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16655/penetapan-undang-undang-darurat-no-12-tahun-1954-lembaran-negara-tahun-1954-no-147-tentang-perubahan-krosok-ordonnantie-1937-staatsblad-tahun-1937-no-604-sebagai-undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 147) Tentang Perubahan "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad Tahun 1937 No. 604) Sebagai Undang-Undang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 55 · Tahun 1958 • 17 Jul 2026

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1955 tentang Peraturan-Peraturan Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 78) Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16539/penetapan-undang-undang-darurat-no-20-tahun-1955-tentang-peraturan-peraturan-mengenai-kedudukan-anggota-angkatan-perang-dalam-dinas-ketentaraan-sesudah-akhir-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-78-sebagai-undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 55 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1955 tentang Peraturan-Peraturan Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1955 • 16 Jul 2026

Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

literasihukum.com/peraturan/16785/pemberian-kuasa-kepada-menteri-keuangan-untuk-mengambil-uang-muka-pada-bank-indonesia-lebih-dari-pada-batas-yang-ditetapkan-dalam-pasal-19-ayat-2-undang-undang-pokok-bank-indonesia-1953-undang-undang-no-11-tahun-1953

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1955 tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang…

Kamus Hukum

Pengujian Undang-Undang

literasihukum.com/kamus-hukum/2236/pengujian-undang-undang

Pengujian Undang-Undang Pengujian Undang-Undang adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait pengujian undang-undang. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat pengujian undang-undang melalui mekanisme yang ter…

Berita • 14 Apr 2026

RUU Perlindungan Saksi dan Korban Disetujui Komisi XIII DPR untuk Dibawa ke Paripurna

news.literasihukum.com/en/the-bill-on-the-protection-of-witnesses-and-victims-approved-by-commission-xiii-of-the-house-of-representatives-to-be-brought-to-plenary-session

Komisi XIII DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna.

Berita • 08 Nov 2025

Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru

news.literasihukum.com/en/quo-vadis-pbpi-assessing-the-legitimacy-and-limits-of-authority-of-the-padel-organization-under-the-auspices-of-the-new-sports-law

Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...

Berita • 06 Jan 2026

Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan

news.literasihukum.com/en/criminal-code-transition-cases-judges-encouraged-to-firmly-choose-the-old-or-new-articles-that-are-most-advantageous

KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.

Berita • 20 Jan 2026

MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-rejects-the-judicial-review-of-the-tax-court-law-judges-must-be-rational

MK tolak uji materiil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.

Berita • 12 Jan 2026

KPK Tak Lagi Tampilkan Tersangka Korupsi dalam Konferensi Pers, Sesuai KUHAP Baru

news.literasihukum.com/en/the-corruption-eradication-commission-kpk-no-longer-displays-corruption-suspects-in-press-conferences-in-accordance-with-the-new-criminal-procedure-code-kuhap

KPK menyatakan tidak lagi menampilkan tersangka kasus korupsi dalam konferensi pers sebagai bentuk penyesuaian dengan KUHAP baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026 dan menekankan asas praduga tak bersalah