Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/en/the-pp-tunas-program-should-not-stop-at-account-order-operations

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.

Berita • 20 Jan 2026

MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional

news.literasihukum.com/en/the-constitutional-court-rejects-the-judicial-review-of-the-tax-court-law-judges-must-be-rational

…iil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.

Berita • 06 Jan 2026

Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan

news.literasihukum.com/en/criminal-code-transition-cases-judges-encouraged-to-firmly-choose-the-old-or-new-articles-that-are-most-advantageous

KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.

Berita • 27 Mar 2024

11 Tindak Kecurangan Pemilu 2024 Dibongkar Tim Hukum AMIN di MK! Bukti Manipulasi Pemerintah Terungkap?

news.literasihukum.com/en/11-acts-of-2024-election-fraud-uncovered-by-amins-legal-team-at-the-constitutional-court-evidence-of-government-manipulation-revealed

Tim hukum yang mewakili pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah menyoroti 11 tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip...

Berita • 15 Jul 2024

Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur Melakukan Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Jalan Rajekwesi hingga Jalan Veteran Kabupaten Bojonegoro

news.literasihukum.com/en/law-faculty-students-of-upn-veteran-jawa-timur-conducted-community-service-activities-on-rajekwesi-street-to-veteran-street-bojonegoro-regency

Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di sepanjang Jalan Rajekwesi hingga Jalan Veteran, Kabupaten Bojonegoro.

Berita • 29 Feb 2024

Polemik Hak Angket DPR: Pandangan 5 Pakar Hukum Tata Negara

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-right-of-inquiry-polemic-perspectives-from-5-constitutional-law-experts

Rencana untuk menerapkan Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin ramai dibicarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahl...

Berita • 15 Sep 2025

Reformasi Polri: LBH Masyarakat Desak Keterlibatan Ahli dan Penguatan Landasan Hukum Tim

news.literasihukum.com/en/police-reform-lbh-masyarakat-urges-involvement-of-experts-and-strengthening-the-legal-basis-of-the-team

…yang dibentuk Presiden Prabowo melibatkan para ahli dan masyarakat sipil dengan landasan hukum yang kuat.

Berita • 16 Apr 2026

19 Kuasa Hukum PB XIV Purbaya Mundur, Posisi di Keraton Dievaluasi

news.literasihukum.com/en/19-attorneys-of-pb-xiv-purbaya-resign-position-in-the-palace-to-be-evaluated

Sebanyak 19 kuasa hukum PB XIV Purbaya mundur dari gugatan di PN Solo karena beda prinsip pembelaan. Posisi struktural di bebadan Keraton Solo turut dievaluasi.

Berita • 20 Aug 2025

Komisi III DPR Uji Kelayakan Inosentius Samsul sebagai Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat

news.literasihukum.com/en/house-of-representatives-commission-iii-conducts-fit-and-proper-test-of-inosentius-samsul-as-candidate-to-replace-arief-hidayat-as-constitutional-court-justice

JAKARTA, Literasi Hukum – Komisi III DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Inosentius Samsul pada Rabu (20/8/2025). Inosentius diajukan sebagai calon haki...

Berita • 12 Jan 2026

10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”

news.literasihukum.com/en/10-notes-from-prof-adrianus-meliala-for-police-reform-in-commission-iii-of-the-dpr-the-police-are-considered-unable-to-implement-the-paradox-character

…an 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan peningkatan kesejahteraan anggota.