Berita • 18 Sep 2025

Uji Materi Syarat Pendidikan Polisi Ditolak MK, Pemohon Dianggap Tak Punya Kedudukan Hukum

news.literasihukum.com/en/judicial-review-of-police-education-requirements-rejected-by-the-constitutional-court-petitioners-deemed-to-lack-legal-standing

…uji materi syarat pendidikan polisi (SMU/sederajat). Pemohon dianggap tak punya kedudukan hukum. Simak alasan Mahkamah Konstitusi selengkapnya

Berita • 29 Feb 2024

Polemik Hak Angket DPR: Pandangan 5 Pakar Hukum Tata Negara

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-right-of-inquiry-polemic-perspectives-from-5-constitutional-law-experts

Rencana untuk menerapkan Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin ramai dibicarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahl...

Berita • 12 Feb 2024

Dirty Vote: Film Dokumenter yang Ungkap Kecurangan Pemilu 2024

news.literasihukum.com/en/dirty-vote-a-documentary-film-exposing-the-2024-election-fraud

Berita Hukum – Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang mengisahkan tentang kecurangan pemilu tahun 2024. Film yang berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik ini tayang perdana pada Minggu (11/2...

Berita • 28 Feb 2024

Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan Helmut Hermawan, Penyuap Eddy Hiariej

news.literasihukum.com/en/judge-grants-pre-trial-lawsuit-of-helmut-hermawan-eddy-hiariejs-briber

Jakarta, Literasi Hukum - Setelah Eddy Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibebaskan dari status tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap, kini Direktur Utama PT Citra Lampia Mand...

Berita • 27 Mar 2024

11 Tindak Kecurangan Pemilu 2024 Dibongkar Tim Hukum AMIN di MK! Bukti Manipulasi Pemerintah Terungkap?

news.literasihukum.com/en/11-acts-of-2024-election-fraud-uncovered-by-amins-legal-team-at-the-constitutional-court-evidence-of-government-manipulation-revealed

Tim hukum yang mewakili pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah menyoroti 11 tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip...

Berita • 16 Apr 2026

Mengenal Whistleblower dalam Hukum Indonesia: Definisi dan Perlindungannya

news.literasihukum.com/en/understanding-whistleblowers-in-indonesian-law-definition-and-protection

…wer, contoh tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan whistleblower, serta dasar hukum yang melindungi whistleblower di Indonesia. Pembahasan ini muncul seiring dengan mencuatnya kasus KS di FH UI yang memicu perhatian publik.

Berita • 12 May 2026

Larangan Penayangan "Pesta Babi": Kondusivitas atau Represivitas?

news.literasihukum.com/en/larangan-penayangan-pesta-babi-kondusivitas-atau-represivitas

Penayangan film "Pesta Babi" mengenai marjinalisasi masyarakat adat Papua disambut dengan pembubaran oleh pihak kampus Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Berita • 12 Jan 2026

10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”

news.literasihukum.com/en/10-notes-from-prof-adrianus-meliala-for-police-reform-in-commission-iii-of-the-dpr-the-police-are-considered-unable-to-implement-the-paradox-character

…an 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Berita • 02 May 2026

May Day 2026: Perpres 27/2026 dan Risiko Legal Evasion Ojol

news.literasihukum.com/en/may-day-2026-perpres-272026-dan-risiko-legal-evasion-ojol

Aksi May Day 2026 menyorot Perpres 27/2026 soal batas potongan aplikator 8%. Pakar mengingatkan risiko legal evasion dan efek domino pajak.

Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/en/the-pp-tunas-program-should-not-stop-at-account-order-operations

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.