Opini • 23 Jul 2025

Abuse dan Misuse of Power: Persimpangan dalam Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/en/abuse-and-misuse-of-power-intersections-in-corruption-crimes

Opini tentang vonis Tom Lembong: Batas kabur antara kesalahan administrasi & korupsi picu kriminalisasi kebijakan. Abuse vs misuse of power?

Berita • 12 Jan 2026

KPK Tetapkan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Kasus Kuota Haji 2024, Kerugian Negara Masih Dihitung BPK

news.literasihukum.com/en/kpk-names-former-minister-of-religious-affairs-yaqut-cholil-qoumas-as-suspect-in-2024-hajj-quota-case-state-losses-still-being-calculated-by-the-audit-board-of-indonesia

…Menag Yaqut Cholil Qoumas tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024. BPK masih menghitung kerugian negara, KPK klaim bukti sudah kuat.

Opini • 07 Feb 2024

Prinsip Restorative Justice: Solusi Damai dan Berkeadilan untuk Tindak Pidana Ringan

literasihukum.com/en/the-principle-of-restorative-justice-a-peaceful-and-just-solution-for-minor-criminal-offenses

Penyelesaian pidana ringan melalui restorative justice sangat berguna bagi korban yaitu hak dan kebutuhan korban dapat terpenuhi dengan baik.

Berita • 27 Feb 2026

Korupsi Minyak Mentah Pertamina: 5 Terdakwa Divonis 9-13 Tahun Penjara

news.literasihukum.com/en/pertamina-crude-oil-corruption-5-defendants-sentenced-to-9-13-years-in-prison

Lima terdakwa korupsi minyak mentah Pertamina divonis 9–13 tahun penjara. Kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Vonis Tipikor Jakarta.

Berita • 04 May 2026

Hak Penumpang dalam Insiden Kereta Api: Apakah Sudah Terpenuhi?

news.literasihukum.com/en/hak-penumpang-dalam-insiden-kereta-api-apakah-sudah-terpenuhi

Urgensi Perlindungan Hak Penumpang dari Insiden kereta api yang baru terjadi ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak penumpang

Opini • 17 Feb 2024

Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa

literasihukum.com/en/unlawful-acts-by-public-officials

Pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Ini disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun, sifatnya agak berbeda dengan pengaturan dalam hukum perdata dan pidana.

Berita • 15 Apr 2026

Baleg DPR Bahas Putusan MK Terkait Kewenangan BPK dalam Penghitungan Kerugian Negara

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-legislation-body-discusses-the-constitutional-court-decision-regarding-the-authority-of-the-audit-board-in-calculating-state-losses

…untuk membahas Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

Materi Hukum • 28 Feb 2024

Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Jalur Pidana dan Perdata

literasihukum.com/en/asset-forfeiture-in-corruption-crimes-through-criminal-and-civil-channels

Perampasan aset hasil korupsi maupun yang berkaitan dengan korupsi adalah alternatif penting untuk diimplementasikan dalam rangka penanganan korupsi

Opini • 08 Nov 2024

Regulasi Medical Malpractice dalam Ketentuan Pidana pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023

literasihukum.com/en/regulation-of-medical-malpractice-in-criminal-provisions-under-law-no-17-of-2023

Artikel ini untuk menjelaskan mengenai konsep malpractice medis yang sesungguhnya tidak pernah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan

Opini • 08 Jan 2026

Analisa Korporasi dalam Jerat Hukum Pidana Baru

literasihukum.com/en/corporate-analysis-in-the-grip-of-new-criminal-law

Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru per 2 Januari 2026 menghadirkan pergeseran paradigma besar dalam dunia usaha Indonesia, di mana korporasi kini menjadi subjek pidana penuh dengan pertanggungjawaban langsung atas tindak pidana.