Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 7 · Tahun 2025

Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.

literasihukum.com/peraturan/17546/tata-cara-pengalokasian-dan-pembagian-alokasi-dana-desa-dana-bagi-hasil-pajak-daerah-dan-dana-bagi-hasil-retribusi-daerah-setiap-desa-tahun-anggaran-2025

…r 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2025

Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025

literasihukum.com/peraturan/7169/tata-cara-pengalokasian-dan-pengelolaan-alokasi-dana-desa-bagi-hasil-pajak-dan-bagi-hasil-retribusi-tahun-2025

…mor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 78 · Tahun 2019 • 17 Jul 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 102 TAHON 2016 TENTANG PENGGUNAAN JALAN UMUM KABUPATEN UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL USAHA LAINNYA

literasihukum.com/peraturan/9902/perubahan-atas-peraturan-bupati-maros-nomor-102-tahon-2016-tentang-penggunaan-jalan-umum-kabupaten-untuk-angkutan-hasil-tambang-dan-hasil-usaha-lainnya

…BUPATI MAROS NOMOR 102 TAHON 2016 TENTANG PENGGUNAAN JALAN UMUM KABUPATEN UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL USAHA LAINNYA

Peraturan Peraturan Menteri Kehutanan · No. 2 · Tahun 2025

Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak

literasihukum.com/peraturan/14457/harga-patokan-hasil-hutan-kayu-dan-hasil-hutan-bukan-kayu-untuk-penghitungan-penerimaan-negara-bukan-pajak

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 102 · Tahun 2016

PENGGUNAAN JALAN UMUM KABUPATEN UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL USAHA LAINNYA

literasihukum.com/peraturan/556/penggunaan-jalan-umum-kabupaten-untuk-angkutan-hasil-tambang-dan-hasil-usaha-lainnya

…bupaten Maros Nomor 102 Tahun 2016 tentang PENGGUNAAN JALAN UMUM KABUPATEN UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL USAHA LAINNYA

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 7 · Tahun 2024

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA DI HUTAN NEGARA DI LUAR KAWASAN HUTAN

literasihukum.com/peraturan/13118/tata-cara-pemberian-persetujuan-pemungutan-hasil-hutan-bukan-kayu-tumbuh-alami-dan-hasil-rehabilitasi-yang-berada-di-hutan-negara-di-luar-kawasan-hutan

…si Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA DI HUTAN NEGARA DI LUAR KAWASAN HUTAN

Berita • 21 Mar 2024

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?

news.literasihukum.com/en/constitutional-court-abolishes-article-on-spreading-false-news-threat-to-freedom-of-opinion-resolved

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...

Berita • 15 May 2024

Status Erick Hendrawan Septian Putra Jadi Perdebatan di MKRI: Antara Pelanggaran Pemilu dan Kewenangan KPU

news.literasihukum.com/en/erick-hendrawan-septian-putras-status-becomes-a-debate-in-the-constitutional-court-between-election-violations-and-the-authority-of-the-general-election-commission

Tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk ke Termohon mengenai status Erick Hendrawan Septian Putra

Berita • 19 Mar 2024

Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung

news.literasihukum.com/en/the-governor-and-vice-governor-of-jakarta-will-still-be-directly-elected

…angan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) memutuskan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap dipilih langsung oleh rakya...

Berita • 12 Jan 2026

10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”

news.literasihukum.com/en/10-notes-from-prof-adrianus-meliala-for-police-reform-in-commission-iii-of-the-dpr-the-police-are-considered-unable-to-implement-the-paradox-character

Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…