Berita • 01 Jan 2026

Vonis Kasus Prada Lucky: 22 Prajurit TNI AD Dipecat dan Dipenjara

news.literasihukum.com/en/prada-lucky-case-verdict-22-indonesian-army-soldiers-dismissed-and-imprisoned

Pengadilan Militer III-15 Kupang memvonis 22 prajurit TNI AD dalam kasus tewasnya Prada Lucky: penjara di bawah 10 tahun, dipecat, dan restitusi.

Berita • 03 Mar 2024

Kasus Firli Bahuri Mandek, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Desak Penahanan dan Penyelesaian

news.literasihukum.com/en/firli-bahuris-case-stalled-anti-corruption-civil-society-coalition-urges-detention-and-resolution

Penanganan kasus yang melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi oleh Polda Metro Jaya dianggap berjalan d...

Berita • 08 Nov 2025

Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru

news.literasihukum.com/en/quo-vadis-pbpi-assessing-the-legitimacy-and-limits-of-authority-of-the-padel-organization-under-the-auspices-of-the-new-sports-law

Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...

Berita • 27 Feb 2026

Korupsi Minyak Mentah Pertamina: 5 Terdakwa Divonis 9-13 Tahun Penjara

news.literasihukum.com/en/pertamina-crude-oil-corruption-5-defendants-sentenced-to-9-13-years-in-prison

Lima terdakwa korupsi minyak mentah Pertamina divonis 9–13 tahun penjara. Kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Vonis Tipikor Jakarta.

Berita • 15 Apr 2026

Baleg DPR Bahas Putusan MK Terkait Kewenangan BPK dalam Penghitungan Kerugian Negara

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-legislation-body-discusses-the-constitutional-court-decision-regarding-the-authority-of-the-audit-board-in-calculating-state-losses

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat bersama BPK, BPKP, dan MA untuk membahas Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 75 · Tahun 2022 • 11 Apr 2022

Tata Cara Kerja Sama di Kementerian Dalam Negeri

literasihukum.com/peraturan/18730/tata-cara-kerja-sama-di-kementerian-dalam-negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama di Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 83 · Tahun 2022 • 12 Sep 2022

Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

literasihukum.com/peraturan/18727/kode-klasifikasi-arsip-di-lingkungan-kementerian-dalam-negeri-dan-pemerintah-daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 13 · Tahun 2023 • 11 Sep 2023

Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

literasihukum.com/peraturan/17861/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-negeri-sipil-lulusan-sekolah-kedinasan-institut-pemerintahan-dalam-negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 18 · Tahun 2023 • 08 Nov 2023

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024

literasihukum.com/peraturan/17856/penyelenggaraan-dekonsentrasi-dan-tugas-pembantuan-lingkup-kementerian-dalam-negeri-tahun-anggaran-2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 3 · Tahun 2024 • 17 Apr 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

literasihukum.com/peraturan/16090/perubahan-atas-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-1-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa