Berita • 24 Jan 2026

KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta Dari Kepala DPMPTSP Kota Madiun Dalam Kasus Pemerasan CSR

news.literasihukum.com/en/the-corruption-eradication-commission-kpk-seizes-hundreds-of-millions-in-cash-from-the-head-of-dpmptsp-madiun-city-in-a-csr-extortion-case

KPK menyita uang tunai dan dokumen dari Kepala DPMPTSP Madiun terkait kasus pemerasan CSR dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota nonaktif Maidi.

Berita • 19 Jan 2026

Komisi II DPR Pastikan RUU Pemilu Tak Ubah Mekanisme Pilpres

news.literasihukum.com/en/commission-ii-of-the-house-of-representatives-ensures-the-election-bill-does-not-change-the-presidential-election-mechanism

Ketua Komisi II DPR menegaskan revisi UU Pemilu tidak mengubah mekanisme pilpres langsung, fokus pada isu teknis dan partisipasi publik.

Berita • 15 Apr 2026

Baleg DPR Bahas Putusan MK Terkait Kewenangan BPK dalam Penghitungan Kerugian Negara

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-legislation-body-discusses-the-constitutional-court-decision-regarding-the-authority-of-the-audit-board-in-calculating-state-losses

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat bersama BPK, BPKP, dan MA untuk membahas Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

Berita • 04 Aug 2023

Korupsi Dugaan Suap Kabasarnas 2021-2023: Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Anggota Militer

news.literasihukum.com/en/alleged-bribery-corruption-of-the-head-of-basarnas-2021-2023-authority-to-investigate-corruption-crimes-by-military-members

Baca artikel berita terkini tentang kasus korupsi dugaan suap yang menyeret kabasarnas dan Koordinator Administrasi militer periode 2021-2023

Berita • 16 Jan 2025

Polri Tetapkan Dua Tersangka Kasus TPPU Terkait Pembangunan Hotel Aruss Semarang

news.literasihukum.com/en/the-national-police-have-named-two-suspects-in-the-alleged-money-laundering-case-related-to-the-construction-of-the-aruss-hotel-in-semarang

Polri menetapkan dua tersangka dalam kasus TPPU terkait pembangunan Hotel Aruss Semarang. Kasus ini melibatkan PT AJP dan dana hasil judi daring.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 22 · Tahun 1959 • 01 Jul 2026

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Tentang Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921" (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 85), Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16697/penetapan-undang-undang-darurat-no-43-tahun-1950-tentang-perubahan-pasal-45-zegelverordening-1921-lembaran-negara-tahun-1950-no-85-sebagai-undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Tentang Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921" (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 85), Sebagai Undang-Undang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 24 · Tahun 1959 • 26 Jun 2026

Penarikan Kembali Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1955 Tentang Pencabutan dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 38)

literasihukum.com/peraturan/16695/penarikan-kembali-undang-undang-darurat-no-13-tahun-1955-tentang-pencabutan-dan-penggantian-undang-undang-no-14-tahun-1953-lembaran-negara-tahun-1955-no-38

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1959 tentang Penarikan Kembali Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1955 Tentang Pencabutan dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 38)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 27 · Tahun 1959 • 26 Jun 2026

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16694/penetapan-undang-undang-darurat-no-3-tahun-1953-tentang-perpanjangan-pembentukan-daerah-tingkat-ii-di-kalimantan-lembaran-negara-tahun-1953-no-9-sebagai-undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 61 · Tahun 1958 • 25 Jul 2026

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16034/penetapan-undang-undang-darurat-no-19-tahun-1957-tentang-pembentukan-daerah-daerah-swantantra-tingkat-i-sumatera-barat-jambi-dan-riau-lembaran-negara-tahun-1957-no-75-sebagai-undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Und…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 60 · Tahun 1958 • 17 Jul 2026

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku" (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 80), Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16035/penetapan-undang-undang-darurat-no-23-tahun-1957-tentang-pembentukan-daerah-daerah-swatantra-tingkat-ii-dalam-wilayah-daerah-swatantra-tingkat-i-maluku-lembaran-negara-tahun-1957-no-80-sebagai-undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku" (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 80), S…