Berita • 26 Sep 2025

Perjanjian Kerjasama Pembawa Malapetaka: Isi Klausul Pasal ”Merahasiakan Kejadian dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis”

news.literasihukum.com/hukum-perjanjian-katering-sekolah-merugikan

Bagaimana jika perjanjian katering sekolah memaksa kasus keracunan diselesaikan secara kekeluargaan? Pelajari analisis hukum perdata dan pidana, dasar gugatan, serta siapa yang bertanggung jawab saat...

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 7 · Tahun 2012 • 14 Sep 2012

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Keuangan Dalam Penyelenggaraan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Keсamatan Tahun Anggaran 2012

literasihukum.com/peraturan/11855/petunjuk-teknis-pelaksanaan-dan-penatausahaan-keuangan-dalam-penyelenggaraan-program-peningkatan-partisipasi-masyarakat-dalam-membangun-kelurahan-pada-satuan-kerja-perangkat-daerah-kesamatan-tahun-anggaran-2012

…k Teknis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Keuangan Dalam Penyelenggaraan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Keсamatan Tahun Anggaran 2012

Berita • 12 Jan 2026

Jadwal Berangkat Haji Reguler Dinilai Tak Pasti, Dosen Uji Pasal 13 Ayat (2) UU Haji dan Umrah di MK

news.literasihukum.com/uji-pasal-13-ayat-2-uu-haji-umrah-jadwal-haji-reguler-tak-pasti

Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpastian pembagian kuota antarprovinsi dan estimasi keberangkatan haji reguler.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 37 · Tahun 2023 • 01 Nov 2023

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN MELALUI PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI SISWA DENGAN CARA DATANGI SISWA

literasihukum.com/peraturan/8367/penyelenggaraan-layanan-pendidikan-melalui-peningkatan-angka-partisipasi-siswa-dengan-cara-datangi-siswa

…Nomor 37 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN MELALUI PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI SISWA DENGAN CARA DATANGI SISWA

Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 3 · Tahun 2025 • 25 Apr 2025

Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak

literasihukum.com/peraturan/14601/penyelenggaraan-partisipasi-anak-melalui-forum-anak

…i Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak

Berita • 29 Mar 2024

Dalami Bansos dan APBN: Kuasa Hukum 01 dan 03 Minta MK Hadirkan Menteri dalam Sidang PHPU Presiden 2024

news.literasihukum.com/kuasa-hukum-01-dan-03-minta-mk

Kuasa hukum Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar telah mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil beberapa menteri yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju dalam sidang m...

Berita • 18 Mar 2024

MK Luncurkan Layanan Sidang Daring, Caleg Tak Perlu ke Jakarta

news.literasihukum.com/mk-sidang-daring-caleg-tak-perlu-ke-jakarta

Mahkamah Konstitusi (MK) menyediakan akses mudah dan hemat biaya bagi caleg yang ingin mengajukan sengketa hasil pemilu secara online.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2014 • 07 Jul 2026

PETUNJUK PELAKSAMAN PENERIMAAN PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

literasihukum.com/peraturan/2462/petunjuk-pelaksaman-penerimaan-partisipasi-pihak-ketiga-dalam-pembangunan-daerah

…Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Nomor 21 Tahun 2014 tentang PETUNJUK PELAKSAMAN PENERIMAAN PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 165 · Tahun 2021

KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

literasihukum.com/peraturan/8973/kebijakan-partisipasi-anak-dalam-perencanaan-pembangunan

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 165 Tahun 2021 tentang KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 45 · Tahun 2023

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT

literasihukum.com/peraturan/12182/pengelolaan-sampah-berbasis-partisipasi-masyarakat

…n Walikota (Perwali) Kota Ternate Nomor 45 Tahun 2023 tentang PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT