Search Results: undang-undang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 1 · Tahun 1953

Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/17419/penetapan-undang-undang-darurat-tentang-penimbunan-barang-barang-undang-undang-darurat-nomor-17-tahun-1951-sebagai-undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 24 · Tahun 1953

Penetapan ”Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950” (Lembaran-Negara Nomor 93 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/17342/penetapan-undang-undang-darurat-nomor-18-tahun-1951-untuk-membatasi-masa-berlakunya-undang-undang-pajak-peredaran-1950-lembaran-negara-nomor-93-tahun-1951-sebagai-undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1953 tentang Penetapan ”Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950” (Lembaran-Negara Nomor 93 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 2 · Tahun 2020

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/15476/perubahan-ketiga-atas-undang-undang-nomor-1-tahun-2015-tentang-penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2014-tentang-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-menjadi-undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Guber…

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 3 · Tahun 1963

Perubahan Undang-Undang No. 4 PRP Tahun 1959 Dan Pencabutan Undang-Undang 32 PRP Tahun 1960 Dan Undang-Undang No. 34 PRP Tahun 1960

literasihukum.com/peraturan/15753/perubahan-undang-undang-no-4-prp-tahun-1959-dan-pencabutan-undang-undang-32-prp-tahun-1960-dan-undang-undang-no-34-prp-tahun-1960

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 1963 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 PRP Tahun 1959 Dan Pencabutan Undang-Undang 32 PRP Tahun 1960 Dan Undang-Undang No. 34 PRP Tahun 1960

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 1 · Tahun 1985

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980

literasihukum.com/peraturan/17181/perubahan-atas-undang-undang-nomor-15-tahun-1969-tentang-pemilihan-umum-anggota-anggota-badan-permusyawaratanperwakilan-rakyat-sebagaimana-telah-diubah-dengan-undang-undang-nomor-4-tahun-1975-dan-undang-undang-nomor-2-tahun-1980

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 d…

Berita • 19 Mar 2024

Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung

news.literasihukum.com/en/the-governor-and-vice-governor-of-jakarta-will-still-be-directly-elected

Setelah melalui perdebatan, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) memutuskan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap dipilih langsung oleh rakya...

Berita • 17 May 2024

DPR Abaikan Masukan Publik, Revisi UU MK Tetap Berjalan

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-ignores-public-input-revision-of-the-constitutional-court-law-continues

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikukuh untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat.

Berita • 14 Apr 2026

Komisi IV Libatkan Akademisi, Revisi UU Peternakan Didorong Lebih Adaptif

news.literasihukum.com/en/commission-iv-involves-academics-revision-of-the-livestock-law-encouraged-to-be-more-adaptive

Komisi IV DPR RI membuka partisipasi publik dalam revisi Undang-Undang Peternakan, dengan melibatkan akademisi dan praktisi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada peternak serta ketahanan pangan nasional.

Berita • 18 Sep 2025

Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik

news.literasihukum.com/en/constitutional-court-rejects-formal-review-of-state-owned-enterprises-law-urges-legislators-to-prioritize-public-input

MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...

Berita • 03 May 2026

Dari Caveat Emptor ke Caveat Venditor dalam UU PDP RI

news.literasihukum.com/en/from-caveat-emptor-to-caveat-venditor-in-the-indonesian-pdp-law

Pergeseran dari caveat emptor ke caveat venditor dalam UU PDP RI. Simak dampaknya bagi konsumen, korporasi, dan penegakan hukum data di Indonesia.